Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menjadi pembicara kunci dalam Webinar Nasional ke-4 Forum Komunikasi Dekan FISIP/Ketua STISIP PTS Se-Indonesia, pada Sabtu, (26/09). Diselenggarakan secara virtual, Webinar Nasional tersebut mengangkat tema ”Ancaman Radikalisme, Intoleransi dan Komunisme Terhadap NKRI dari Perspektif Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik”.

“Persamaan atau benang merah yang kita dapatkan dari 3 aspek yang pada webinar pagi hari ini, mendapatkan pokok bahasan, yaitu radikalisme, intoleransi, dan komunisme,” kata Agus. Lebih lanjut Agus menjelaskan bahwa intoleransi merupakan sebuah keadaan awal yang apabila tidak ditangani dengan baik maka akan menjurus kepada radikalisme dan komunisme. Sedangkan, radikalisme dan komunisme merupakan 2 buah aliran atau ideologi yang bertujuan untuk menanamkan ideologinya atau sistemnya sendiri dengan menggantikan tatanan yang sudah ada berdasarkan sebuah dorongan atau upaya yang mencerminkan kekerasan.

Bila dipandang dari perspektif ilmu sosial dan ilmu politik, maka ada beberapa faktor kemunculan fenomena radikalisme, intoleransi, dan komunisme. Faktor pertama adalah menyangkut kecenderungan perubahan hubungan sosial dalam lingkup kenegaraan yang di dalamnya terkandung elemen tatanan sosial yang terikat dalam sebuah sistem politik. Selanjutnya adalah gesekan-gesekan sosial yang diakibatkan perbedaan klaim kebenaran keyakinan individu terhadap pendirian nilai-nilai sosial tertentu, yang pada akhirnya membentuk sebuah pengelompokan yang didasarkan pada keyakinan yang mana satu sama lainnya saling berbeda dan saling bertentangan.

Kemudian tekanan sosial yang dimunculkan sebagai implikasi tekanan kepentingan tertentu yang menimbulkan pergerakan deviatif atau tindakan yang melenceng atau menjauh dari norma kesepakatan kolektif atau yang menolak tertib sosial. Radikalisme juga menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada, dengan ciri-ciri berbentuk tindakan intoleransi atau tidak memiliki toleransi pada golongan yang memiliki pemahaman berbeda.

“Karena ilmu-ilmu sosial dan politik merupakan disiplin ilmu yang berpusat pada perilaku manusia, maka ilmu-ilmu sosial dan politik yang merupakan ilmu yang mampu menembus “wilayah abu-abu” proses sebab akibat perilaku manusia yang menjangkau akar permasalahan fenomena manusia,” ujar Agus. Selanjutnya Agus menyampaikan bahwa ilmu-ilmu sosial dan politik diharapkan mampu mengungkap aspek proses sebab akibat dalam analisis yang komprehensif untuk menemukan akar masalah dan akibat dari fenomena dalam bidang sosial dan politik serta mencapai temuan yang komprehensif dan bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat.

Beberapa di antaranya adalah, pertama, mengantisipasi kemunculan potensi deviasi sosial, penyimpangan kesepakatan ideologi dengan ketimpangan kepentingan politik. Kedua, terciptanya formula kontra-aksi yang komprehensif dan berimbang antara upaya meredam ekses politik yang ditimbulkan sebagai akibat gejolak sosial dengan yang dipengaruhi atau “ditunggangi” oleh kepentingan politik tertentu. Ketiga, terbangun kultur sosial dan kultur politik yang dikelola secara baik dalam wadah kepemimpinan dan kelembagaan politik yang mapan sehingga potensi pergerakan sosial yang menyimpang dari komitmen politik bersama akan dapat diredam. Keempat, tercipta paradigma berpikir holistik dan sistematik dalam membentuk kesinambungan dan sinkronisasi sistem sosial yang terintegrasi dengan sistem politik untuk membangun stabilitas politik dan tertib sosial.

“Melalui kegiatan webinar nasional ini, diharapkan dapat melahirkan beberapa ide dan pemikiran yang strategis, guna tercipta rekomendasi yang terbaik dalam upaya menjaga keutuhan NKRI,” ujar Agus menutup penjelasannya.


Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo menjadi pembicara dalam Diskusi Publik Imparsial dengan tema “Menimbang Perpres Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme di Negara Demokrasi”, pada Kamis, (24/09).

“Tugas pokok TNI adalah tugas perang, bukan penegakan hukum,” ujar Agus terkait pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Menurut Agus, TNI adalah sumber daya terakhir yang harus dikerahkan. Prinsip penempatan TNI juga harus sesuai dengan UUD 1945 dalam konteks TNI profesional dalam demokrasi. Prinsip pertama adalah pengerahan TNI hanya berdasarkan perintah presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Tidak bisa paket bahwa Perpres Pelibatan TNI itu dianggap paket keputusan Presiden, tidak bisa. Harus satu persatu dan bukan merupakan keputusan bersama antar eksekutif dengan legislatif,” kata Agus. Prinsip selanjutnya adalah perintah presiden diberikan melalui pernyataan politik yang terbuka untuk mendapat kontrol DPR dan publik. Prinsip terakhir adalah tidak ada tugas TNI yang dilaksanakan secara otomatis.

Diskusi Publik tersebut diselenggarakan secara virtual dan terbuka untuk umum. Turut hadir pada kesempatan tersebut Wakil Ketua MPR RI H. Arsul Sani, S.H., M.Si, Deputi V Kantor Staf Presiden RI Dra. Jaleswari Pramodhawardani, M.Si, Komisioner Komnas HAM RI M.Choirul Anam, Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn.) Dr. H. TB Hasanuddin, S.E., M.M. dan Direktur Imparsial Dr. Al Araf.

 


Setelah dibuka pada Selasa, 22 September 2020, Olah Sistem Manajemen Nasional (Olah Sismennas) ke-49 PPRA 61 Lemhannas RI Tahun 2020 secara resmi ditutup, Jumat (25/09). Pelaksanaan selama 4 hari berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan, yakni para peserta PPRA 61 telah mampu menunjukkan kerja sama yang baik dalam hubungan kelompok sebagai aparatur negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan Olah Sismennas telah memberi pengalaman dan pelatihan pada peserta dalam kapasitas sebagai aparatur negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya untuk merumuskan kebijakan secara terpadu yang berskala nasional dan bersifat strategis guna menyikapi dinamika sosial dan budaya bangsa sebagai tantangan ketahanan nasional.

“Saya yakin para peserta PPRA 61 telah mendapatkan gambaran dan pemahaman yang semakin luas, tentang dinamika maupun mekanisme perumusan kebijaksanaan pembangunan nasional dan proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik pada tataran tingkat nasional,” kata Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI Rahmat Pribadi. Lebih lanjut Rahmat menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan Olah Sismennas kali ini ada sebuah tantangan baru, yaitu pelaksanaan di tengah pandemi Covid-19 yang mengharuskan dilaksanakan secara virtual sebagai salah satu upaya Lemhannas RI dalam menerapkan protokol kesehatan.

Sesuai dengan tema Olah Sismennas ke-49 PPRA 61, para peserta juga memperoleh pandangan dan wawasan tentang langkah-langkah koordinasi lintas sektoral di antara instansi pemerintah, terkait dengan peran pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Menurut Rahmat, dengan asumsi keadaan dan substansi materi yang mencerminkan    situasi     yang    sedang    berkembang, maka ukuran keberhasilan Olah Sismennas ke-49 PPRA 61 dapat ditinjau dari beberapa aspek. Pertama, kemampuan menganalisa dan mengantisipasi perkembangan situasi. Kedua, penyesuaian terhadap cara berpikir dan cara bertindak yang tepat. Ketiga, tingkat keterpaduan pada analisa, perumusan kebijakan, dan implementasi tiap kementerian yang diperankan dalam menghasilkan produk-produk yang strategis dan berkualitas. Keempat, koordinasi dan kerja sama yang terpadu antara kementerian yang diperankan, merupakan gambaran logis dalam upaya menggerakkan partisipasi segenap komponen bangsa dalam rangka menyikapi dinamika sosial budaya sebagai tantangan ketahanan nasional. Kelima, Covid-19 memberikan dampak ke semua sektor, namun koordinasi di tengah pandemi Covid-19 tetap bisa dilaksanakan. Di sisi lain, disadari juga bahwa adanya Covid-19 mempercepat datangnya era baru, yaitu era teknologi informasi.

“Oleh karena itu, berdasarkan laporan dan pengamatan yang saya peroleh selama pelaksanaan Olah Simennas ini, para peserta telah menunjukkan upaya terbaik dalam menyelesaikan tugas dan peran yang diberikan,” ujar Rahmat. Menurut Rahmat, hal tersebut dapat dilihat dari reaksi peserta menyikapi dinamika dalam dunia pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya tentang permasalahan hambatan penanganan Covid-19 yang perlu dicarikan pemecahan dan solusinya.

Kualitas produk perorangan dan kelompok yang dihasilkan peserta juga mencerminkan tingkat pemahaman yang komprehensif, walaupun masih membutuhkan penyempurnaan. Rahmat juga menyampaikan harapannya agar apa yang telah peserta peroleh selama kegiatan Olah Sismennas dapat menjadi bekal bagi seluruh peserta dalam penugasan masing-masing nantinya. “Kepada para peserta PPRA 61 Lemhannas RI, catat hal-hal yang penting selama pelaksanaan Olah Sismennas untuk bisa dikembangkan dan diaplikasikan dalam kedinasan di instansi/institusi masing-masing setelah peserta selesai mengikuti pendidikan di Lemhannas RI,” tutup Rahmat.


Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo memberikan ceramah kepada peserta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Taplai) secara virtual, Selasa (22/09). Pelaksanaan Taplai Gelombang I diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari birokrat, akademisi, dan organisasi masyarakat dari seluruh Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Agus menjelaskan ketahanan nasional adalah kemampuan sebuah bangsa agar dapat mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan serta kembali kepada bentuk semula sebagai masyarakat yang utuh berdasarkan Pancasila guna menjaga integritas kehidupan berbangsa dan bernegara. Lemhannas RI sendiri berkonsentrasi membekalkan 4 Konsensus Dasar Bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan mengimplementasikan Paradigma Nasional, yaitu Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, dan Kewaspadaan Nasional. Dalam perjalanannya, 4 Konsensus Dasar Bangsa dan Paradigma Nasional akan selalu menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. “Oleh karena itu kita perlu untuk waspada, bersiap-siap apabila menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan tersebut,” kata Agus.

“Ketahanan nasional bukan merupakan ilmu disiplin tunggal,” ujar Agus. Selanjutnya Agus menyampaikan bahwa Ketahanan nasional diperlukan untuk mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam rangka pencapaian tujuan nasional.

Ketahanan nasional merupakan kondisi kumulatif dari ketahanan berbagai gatra, yakni gatra ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan serta gatra geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam. Apabila setiap gatra kondisi ketahanannya baik, maka akan menghasilkan kondisi ketahanan nasional yang baik. Maka dapat dikatakan bahwa ilmu ketahanan nasional merupakan gabungan dari disiplin ilmu setiap gatra.

Kemudian disiplin ilmu setiap gatra harus diolah dengan membuatnya menjadi konkret. Menurut Agus, hal tersebut dapat diwujudkan melalui kewenangan pejabat untuk mengolah teori disiplin ilmu menjadi kebijakan. Pejabat perumus kebijakan sendiri harus mempunyai pengetahuan dan kompetensi dalam merumuskan kebijakan.

Oleh karena itu, Agus menegaskan bahwa setiap alumni diharapkan dapat memiliki kompetensi dan komitmen yang konsisten pada 4 Konsensus Dasar Bangsa. Pertama, alumni diharapkan memiliki kompetensi andal dari komitmen untuk memegang teguh ideologi bangsa Pancasila dan berkomitmen mengimplementasikannya. Kedua, alumni diharapkan berkomitmen untuk senantiasa berpegang teguh menerapkan pasal-pasal yang terkandung dalam konstitusi negara Republik Indonesia.

Selanjutnya yang ketiga, alumni diharapkan memiliki kompetensi dan komitmen mengutamakan kepentingan nasional, bangsa dan negara dengan menjaga keutuhan dan kesatuan wilayah. Terakhir yang keempat, alumni diharapkan berkompeten dan berkomitmen untuk senantiasa menghargai dan menghormati perbedaan ragam budaya, agama, etnik, bangsa, dan golongan. “Diharapkan apa yang dibekalkan kepada peserta akan tercetak dalam sikap perilaku para alumni,” ujar Agus.



Hak cipta © 2021 Lembaga Ketahanan Nasional RI. Semua Hak Dilindungi.
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110
Telp. (021) 3451926 Fax. (021) 3847749