“Bicara ketahanan pangan adalah bicara kekuatan negara dan bangsa,” kata Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo saat memberikan ceramah kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 61, Senin (27/7). Syahrul  menyampaikan bahwa negara akan bermasalah apabila ketahanan pangannya bermasalah. “Kekuatan apapun yang kita miliki tidak bisa menjaga negara dengan baik kalau ketahanan pangan kita bersoal,” lanjut Syahrul.

Menurut Syahrul, kekuatan lain akan hanya punya peran dan fungsi yang kuat kalau ketahanan pangannya berjalan dengan baik. Oleh karena itu, sangat penting peranan ketahanan pangan dan kekuatan negara dalam menyiapkan makanan rakyat Indonesia. Syahrul yakin bahwa Indonesia sebagai negara yang besar memiliki kekuatan karena didukung sumber daya alam seperti pantai, dataran rendah, bukit, dan gunung yang memiliki potensi dalam memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

“Semua menjadi potensi kita dalam memperkuat ketahanan di dalam rangka menjaga kehidupan negara yang lebih besar kedepan,” ujar Syahrul. Dengan adanya potensi tersebut dan mengingat Indonesia sebagai negara agraris yang dilintasi garis khatulistiwa, Syahrul mengingatkan perlunya tata kelola yang tepat.

Lebih lanjut, Syahrul menyampaikan bahwa posisi ketahanan pangan Indonesia dalam Global Food Security Index (GFSI) 2018 berada pada peringkat 65 yang kemudian pada 2019 naik menjadi peringkat 61 dari total 113 negara. Di sisi lain, pada lingkup ASEAN, Indonesia menduduki peringkat 5 dari 9 negara ASEAN. Sedangkan di kawasan Asia Pasifik, Indonesia menduduki peringkat 12 dari 23 negara.

Pada kesempatan tersebut, Syahrul juga menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 juga berdampak pada ketahanan pangan nasional seperti terganggunya produksi pertanian akibat pembatasan pergerakan tenaga kerja, terganggunya distribusi pangan karena penerapan PSBB dan penutupan wilayah secara terbatas, serta daya beli masyarakat yang menurun. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementan menjalankan beberapa kebijakan yaitu meningkatkan produktivitas pangan pokok, memperlancar distribusi pangan, mempermudah akses transportasi, dan menjaga stabilitas harga.

Selain itu, Syahrul menyampaikan bahwa Kepala Ekonomi dan Asisten Direktur Departemen Ekonomi dan Pembangunan Sosial FAO Maximo Torero Cullen meminta setiap negara untuk menjaga kelancaran pasokan makanan. Oleh karena itu, Kementan mengadakan Program Peningkatan Ketersediaan Pangan di Era Tatanan Baru.

Untuk menjalankan program tersebut Kementan melakukan beberapa cara bertindak, pertama adalah peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan areal tanam baru. Selanjutnya melakukan diversifikasi pangan lokal yang berbasis kearifan lokal seperti ubi kayu, talas, jagung, sagu, pisang, kentang, porang, dan sorgum. Ketiga adalah penguatan cadangan dan sistem logistik pangan untuk stabilitas pasokan dan harga pangan. Terakhir adalah pengembangan pertanian modern seperti pengembangan dan pemanfaatan screen house untuk meningkatkan produksi komoditas hortikultura di luar musim tanam.


Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Tahun 2019. Opini WTP tersebut merupakan capaian Lemhannas RI lima kali berturut-turut sejak tahun 2015.

 

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko Syofyan yang didampingi oleh Inspektur Lemhannas RI Brigjen Pol Drs. Agus Sukamso, M.Si. di Auditorium Tower BPK, Kantor Pusat BPK RI, pada Kamis, (23/07).

 

Opini tersebut diserahkan oleh Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Dr. Hendra Susanto M. Eng., M.H., CSFA, CFrA dan didampingi oleh Auditor Utama KN I Novy Gregory Antonius Pelenkahu serta Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah.

 

Hendra menyampaikan apresiasi kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga atau yang mewakili dan seluruh pejabat yang hadir, karena ini merupakan wujud nyata dan komitmen Kementerian/Lembaga untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. “Opini ini bukanlah hadiah dari BPK RI, namun merupakan prestasi dari kerja keras dari seluruh jajaran Kementerian dan Lembaga yang hadir pada hari ini dalam rangka mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara yang dikelola,” ujar Hendra.

 

BPK juga mengapresiasi beberapa satuan kerja yang telah menindaklanjuti penemuan BPK selama pemeriksaan masih berlangsung, juga mengharapkan agar beberapa kelemahan yang ada mendapat perhatian dari segenap pimpinan Kementerian/Lembaga yang hadir untuk segera menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar di tahun yang akan datang opini atas laporan keuangan yang telah baik dapat dipertahankan.

 

Dari 13 Kementerian/Lembaga yang menjadi entitas Auditoriat Utama Keuangan Negara I (AKN I), BPK memberikan 10 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 2 entitas mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 1 entitas Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

 


Setelah dibuka pada Januari 2020 lalu dan dilaksanakan selama 6 bulan, Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60 secara resmi ditutup oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Ruang Dwi Warna Purwa, Jumat, (24/7). Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dalam acara tersebut para alumni tidak dapat didampingi oleh istri atau suami karena adanya Pandemi Covid-19.

“Para peserta PPRA 60 kini telah melepas predikat peserta dan menggantikannya dengan predikat alumni Lemhannas RI,” kata Agus Widjojo. Agus menyatakan jika kualitas pendidikan yang diberikan lembaga tetap sama walaupun proses belajar tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya karena dilaksanakan di tengah Pandemi Covid-19.

Agus juga menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada para alumni PPRA 60 yang menunjukan dedikasi, kesabaran, kesungguhan, ketekunan, kekompakan, dan komitmen selama pendidikan berlangsung dan juga menyumbangkan pemikiran melalui seminar nasional dengan judul “Nasionalisme di Tengah Tantangan Pandemi Covid-19 Dalam Menyongsong Indonesia Emas”. Melalui seminar tersebut para alumni PPRA 60 telah merumuskan konsep pemikirannya terkait nasionalisme di tengah tantangan pandemi Covid-19 dalam menyongsong Indonesia emas. “Diharapkan hasil seminar tersebut dapat memberikan sumbang saran pemikiran bagi para pengambil keputusan dan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” ujar Agus.

Agus juga menyampaikan bahwa Lemhannas RI menaruh harapan besar kepada seluruh alumni PPRA 60 untuk mampu mengimplementasikan seluruh ilmu, pengetahuan dan wawasan yang diperoleh selama pendidikan melalui pemahaman dan cara berpikir komprehensif, integral, holistik dan sistemik.

Dalam kesempatan tersebut Agus juga menyampaikan ucapan selamat kepada para alumni PPRA 60, yakni Dr. Wahyu Tri Setyobudi, M.M., ATP., CPM., dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III/Jakarta atas penghargaan capaian akumulasi nilai akademik terbaik, Kyatmaja Lookman, B.Com., M.BA., dari DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) atas penghargaan capaian nilai kertas karya ilmiah perseorangan terbaik, dan Brigadir Jenderal Khairul Azmizal Bin Ahmad Natal, dari Tentara Darat Malaysia atas capaian nilai kertas karya ilmiah perseorangan oleh peserta mancanegara.  

Kemudian Agus menyampaikan bahwa para alumni PPRA 60 bisa mendapatkan nilai tambah, yakni adanya kesempatan saling belajar dan berbagi dari kebersamaan para alumni yang berasal dari berbagai ragam latar belakang, khususnya antara peserta TNI/Polri dan Sipil serta peserta negara sahabat. Karena menurut Agus, sistem nasional yang efektif hanya dapat dibangun atas dasar kebersamaan yang dilandasi oleh saling pengertian akan karakteristik yang melekat pada profesi masing-masing guna disinergikan dalam sebuah upaya bersama.

Agus menegaskan bahwa para alumni harus dapat mengaplikasikan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kompetensi yang diberikan dalam pengabdian peserta didik. “Apabila melihat perkembangan lingkungan yang terjadi sekarang ini, tuntutan bagi alumni untuk bisa mentransformasikan pembekalan yang diterima di Lemhannas RI menjadi bentuk pengabdian konkret dalam tugas menjadi suatu hal mendesak,” kata Agus.

Pada akhir sambutannya, Agus mengingatkan kepada para alumni bahwa akhir dari pendidikan tidak seharusnya menghentikan proses belajar. “Tidak ada kesalahan lebih besar yang dapat diperbuat oleh para alumni, kecuali apabila kita ditentukan untuk menduduki jabatan yang tinggi namun kita tidak siap dengan fondasi ilmu pengetahuan yang mumpuni,” tutur Agus.


“Tujuan pendidikan adalah memantapkan kader pimpinan tingkat nasional yang berkarakter negarawan,” kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo saat memberikan pembulatan kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60 pada Kamis, (23/07). Agus menekankan bahwa Lemhannas RI bertujuan untuk memantapkan kader pimpinan, bukanlah membentuk kader pimpinan, karena adanya keterbatasan waktu program pendidikan yang berlangsung selama tujuh bulan.

Agus mengatakan bahwa Inti dari materi-materi yang diajarkan di Lemhannas adalah berwawasan kebangsaan sehingga diharapkan peserta akan mampu berpikir strategis dan terampil dalam memecahkan masalah pada lingkup nasional, regional, dan global. “para peserta diharapkan mampu memberikan saran kepada pemerintah tentang kebijakan pada tingkat strategis berdasarkan pada nilai-nilai kebangsaan,”ujar Agus.

Selanjutnya, Agus juga menyampaikan bahwa setelah mengikuti pendidikan. peserta bisa mendapatkan bonus yakni dapat meningkatkan kemampuan dalam mengkomunikasikan gagasan secara efektif, menganalisis secara sistematis, mengorganisasikan dan menggunakan jaringan untuk menyelesaikan tugas.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan mengenai bentuk operasional pendidikan di Lemhannas RI. Agus menyebutkan bahwa saat ini, Lemhannas RI sedang berusaha untuk membuat metode pendidikan yang melibatkan partisipasi aktif peserta dan menekankan pada pembekalan tentang cara berpikir yang nantinya dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek. “Peserta dipacu berpikir kritis dan strategis, komprehensif, integral dan holistik, dan berpusat pada peserta aktif serta diberikan studi kasus aktual, ini kita sedang dalam proses untuk mewujudkan, tutur Agus.

Agus lebih lanjut menuturkan bahwa bentuk pendidikan selanjutnya adalah pendidikan yang berfokus untuk mengembangkan kapasitas dan kompetensi individu yang dapat diartikan dengan penilaian yang didasarkan kepada produk individu, tidak adanya penilaian kelompok, tidak adanya sistem peringkat, materi penilaian yang dikelompokkan menjadi nilai akademik produk, nilai akademik non produk, dan nilai non akademik untuk identifikasi ciri kepemimpinan, dan penyelenggaraan dalam bentuk khusus yaitu pelaksanaan seminar.

Pada kesempatan tersebut, Agus juga menyampaikan bahwa Pandemi Covid-19 juga berdampak pada penyelenggaraan pendidikan. Kendala yang diakibatkan diantaranya adalah tidak dapat dilakukan metode pengajaran tatap muka, tidak dapat dilaksanakannya kegiatan mutlak tatap muka seperti Olah Sismenas, Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN), Studi Strategis Luar Negeri (SSLN), dan pengenalan budaya bagi peserta mancanegara, serta tidak dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Lemhannas RI, jelas Agus, telah melakukan penyesuaian dalam kurikulum, yakni penyesuaian materi penilaian dengan mengeluarkan materi kegiatan tatap muka dari persyaratan kelulusan.



Hak cipta © 2021 Lembaga Ketahanan Nasional RI. Semua Hak Dilindungi.
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110
Telp. (021) 3451926 Fax. (021) 3847749