Perwakilan Maktab Pertahanan Angkatan Tentera (MPAT) Malaysia kunjungi Lemhannas RI sebagai bagian dari program pendidikan siswa-siswa MPAT angkatan ke-39 (2/4). Kunjungan diawali audiensi di antara delegasi MPAT yang dipimpin oleh Laksma Mohd Fadzil Kamal bin Mohd. Mohaldin dengan Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Purn Agus Widjojo yang didampingi oleh Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI Brigjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P., dan Kepala Biro Kerjasama Settama Lemhannas RI Laksma TNI Budi Setiawan, S.T.. Dalam delegasi disebutkan bahwa Lemhannas RI sangat menyambut kedatangan para delegasi sebagai upaya untuk penguatan kerjasama antar kedua instansi dan kedua negara.

Lemhannas RI bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan atau dikenal dengan Kemitraan melakukan diskusi tentang reformasi TNI yang kini masih terus bergulir, Kamis (28/3), di Ruang Kreshna, Gd. Asta Gatra Lt. IV. Forum diskusi yang dinamai intellectual exercise ini membahas tentang sejarah TNI, proses reformasi, dan problematika terkini agenda reformasi TNI.

Direktur Eksekutif Kemitraan, Monica Tanuhandaru menyampaikan rekan-rekan dari masyarakat sipil ingin bersama-sama memahami masalah dan tantangan reformasi TNI ke depan. “Lembaga kemitraan selama ini membantu pemerintah dalam proses demokrakratisasi di Indonesia. Masyarakat sipil tidak bisa memutuskan masalah ini secara independen. Apa yang menjadi kekhawatiran rekan-rekan TNI juga menjadi kekhawatiran kami untuk dicari solusi bersama,” jelas Monica.

Monica berharap dari diskusi awal ini, dicapai sebuah pemahaman untuk terus memajukan demokrasi Indonesia. Selain dari Kemitraan, hadir pula perwakilan organisasi masyarakat sipil lainnya antara lain Amnesty International dan Imparsial. “Kita ingin ruang demokrasi dipertahankan dan ruang demokrasi dijaga. Kemitraan juga mengundang teman-teman dari masyarakat sipil yang punya concern sama melihat Indonesia, dan TNI sebagai bagiannya,” imbuhnya.

Sementara itu, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo didapuk sebagai pembicara utama menjelaskan secara komprehensif tentang sejarah dan dinamika TNI. “TNI lahir dari tentara pejuang kemerdekaan. Dari sejak kelahiran, sudah bersinggungan dengan politik. Perkembangan ini sesuai dengan UUD 1945 dan konteks sistem politik nasional pada waktu itu” ungkap Agus Widjojo.

Agus menambahkan, “Perubahan pemerintahan pada Orde Baru dengan menarik kekuatan militer menjadi kekuatan politik ini menjadi tidak sesuai dengan UUD 1945. Dengan dipilihnya demokrasi sebagai sistem politik tahun 1998, TNI melakukan reformasi peran dan kewenangannya yang berbeda dengan periode sebelumnya.”

Rombongan siswa SMA Kristen IPEKA Sunter melakukan kunjungan ke Lemhannas RI untuk memperdalam wawasan kebangsaan, Senin (1/4). Kunjungan SMA Kristen IPEKA Sunter yang dipimpin oleh Ibu Suryani Tenggara tersebut dsambut oleh Kepala Bagian Protokoler dan Peliputan Lemhannas RI Kolonel Laut (P) Eddy Tarjono.

Lemhannas RI menyelenggarakan Pembekalan Pengenalan Lembaga bagi para CPNS Lemhannas RI tahun Penerimaan 2018 di Ruang Syailendra, Gedung Astagatra, Lemhannas RI, Kamis (28/3). Pembekalan tersebut diberikan oleh Staf Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi, Bagian Penerangan Lemhannas RI, Ni Made Vira Saraswati.

Dalam paparannya, Vira menjelaskan bahwa Lemhannas didirikan pada 20 Mei 1965 yang secara konsepsional dilatarbelakangi oleh adanya situasi politik nasional dan internasional yang menyebabkan beberapa kalangan terutama kalangan TNI yang merasa bahwa kehidupan berbangsa saat itu terancam dengan adanya ideologi komunis.

Lemhannas RI, jelas Vira, pada awalnya dibentuk untuk mendidik dan mempersiapkan calon pemimpin nasional dari militer maupun non militer untuk menjaga keutuhan NKRI dan juga diharapkan dapat membina para calon pemimpin agar tujan nasional dan cita-cita kemerdekaan bangsa dapat dicapai serta tidak terpengaruh dengan ideologi komunis.

Vira kemudian mengatakan bahwa Lemhannas RI memiliki visi menjadi lembaga yang berkualitas, kredibel, dan berkelas internasional dalam bidang ketahanan nasional. Lemhannas memiliki fungsi untuk melaksanakan pendidikan nasional bagi para calon pimpinan tingkat nasional, melaksanakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, dan melakukan pengkajian strategik.

Di akhir paparannya, vira menyebutkan bahwa Lemhannas RI merupakan Lembaga sipil yang terdiri dari tiga unsur yaitu Sipil, TNI dan Polri. Maka dari itu, para CPNS diharapkan mampu menyesuaikan dengan budaya organisasi yang ada. “Diharapkan para CPNS dapat menyesuaikan dengan budaya organisasi yang berbeda antara TNI, Polisi, dan PNS karena pada dasarnya kita semua ingin memajukan Lemhannas RI,” jelas Vira.

Pembekalan yang diikuti oleh 57 orang CPNS tersebut kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab mengenai Lemhannas RI secara lebih mendetail.