Lemhannas RI di tahun 2020 kembali melaksanakan upacara bendera rutin bulanan bertempat di Lapangan Tengah Lemhannas RI, Jumat (17/01). Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo bertugas sebagai Inspektur Upacara. “Semoga Tahun 2020 dapat memberikan inspirasi sekaligus momentum untuk senantiasa berkarya dan berkinerja lebih baik lagi kepada bangsa dan negara,” ujar Agus membuka amanatnya setelah mengucapkan selamat natal bagi personel Lemhannas RI yang merayakan dan selamat tahun baru bagi seluruh personel Lemhannas RI.

Pada kesempatan tersebut, Agus juga menjelaskan bahwa upacara bendera yang rutin dilaksanakan setiap bulan merupakan salah satu wadah komunikasi bagi pimpinan dengan seluruh warga Lemhannas RI. Upacara bendera rutin bulanan juga merupakan kesempatan untuk berbagi informasi terkait dengan berbagai dinamika lingkungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta informasi terkait dinamika kelembagaan.

Agus juga mengingatkan seluruh personel Lemhannas RI bahwa pada 23 September 2020 akan digelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak. “Sebagai aparat pemerintahan, saya mengingatkan agar segenap jajaran Lemhannas RI dapat cerdas dalam menyikapi suhu politik,” ungkap Agus. Lebih lanjut Agus mengimbau seluruh anggota Lemhannas RI agar selalu bersikap waspada menerima informasi yang tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Lemhannas RI adalah sebuah lembaga independen sehingga tidak terlibat dalam politik praktis yang mendukung salah satu kandidat tertentu.

Kemudian Agus juga menyampaikan hal yang terkait dengan kelembagaan yakni realisasi anggaran pada tahun anggaran 2019 sebesar 98,24%. Atas hal tersebut, Agus mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi usaha serta upaya maksimal seluruh anggota dalam pencapaian realisasi program kerja dan anggaran tahun 2019. Selain hal tersebut, Agus mengingatkan bahwa Kedeputian Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional akan membuka Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60 pada tanggal 21 Januari 2020 yang kemudian akan berlangsung selama 7 bulan. “Kepada unit kerja terkait agar segera mempersiapkan infrastruktur operasional guna mendukung PPRA 60,” lanjut Agus.

Sejalan dengan Kedeputian Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Kedeputian Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan akan mengadakan Pemantapan Nilai-Nilai bagi Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (Abujapi) pada tanggal 27 Januari hingga 2 Februari 2020. Agus juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kewaspadaan karena perkembangan lingkungan strategis terus bergerak secara dinamis dan akan selalu ada hal-hal yang perlu mendapatkan pengkajian.

Momen upacara tersebut juga menjadi momen Lemhannas RI untuk memberikan penghargaan kepada salah satu anggota satuan keamanan yakni Ramadani atas kewaspadaannya sehingga mencegah terjadinya kerugian. Selain hal tersebut, Lemhannas RI juga memberikan bantuan berupa sembako kepada personel Lemhannas RI yang menjadi korban banjir. “Atas bencana banjir yang menimpa saudara-saudara, saya selaku pribadi dan Gubernur Lemhannas RI turut prihatin. Semoga kondisi cuaca dapat segera pulih dan musibah banjir segera dapat diatasi,” ungkap Agus.

Upacara bendera yang rutin dilaksanakan setiap bulannya tersebut diikuti oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Utama, Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, Tenaga Profesional, Pejabat Struktural Lemhannas RI dan seluruh personel Lemhannas RI.

Sebanyak 19 Calon Peserta PPRA LX dan LXI Tahun 2020 dari negara sahabat mendapatkan Pre-Course bertempat di Ruang Gatot Kaca, Gedung Astagatra, Kamis (16/01) dan Jumat (17/01). Dalam pre-course tersebut, peserta mendapatkan beberapa materi dan arahan, antara lain pengenalan lembaga, penjelasan tata tertib, dan pengenalan pendidikan.

Para peserta negara sahabat tersebut berasal dari Arab Saudi, Australia, Bangladesh, Fiji, India, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Singapura, dan Sri Lanka. Sebelumnya, para peserta negara sahabat sudah mengikuti kursus Bahasa Indonesia pada Juli sampai Desember 2019 yang diadakan di Lemhannas RI guna mendukung kelancaran proses pendidikan.

Pre-Course tersebut dibuka oleh Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Laksamana Pertama TNI Budi Setiawan, S.T.. Dalam kesempatan tersebut, Budi memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan pre-course, mekanisme pendidikan selama 7 bulan yang akan diikuti peserta, dan memberikan imbauan kepada para peserta agar nantinya selama pendidikan selalu tepat waktu serta mengikuti pendidikan dengan baik.

 Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Brigadir Jenderal TNI Sugeng Santoso, S.I.P. memberikan materi pengenalan lembaga kepada Calon Peserta PPRA LX dan LXI. “Kalau mau mempertahankan suatu negara, tidak cukup hanya belajar susunan pasukan, tidak cukup hanya dengan senjata, tidak hanya belajar taktik perang, tapi juga harus belajar geopolitik dan geostrategi,” ujar Sugeng menjelaskan ide awal terbentuknya Lemhannas RI. Lebih lanjut Sugeng menjelaskan bahwa setelah munculnya ide tersebut, pada tanggal 20 Mei 1965, Presiden Soekarno meresmikan Lemhannas RI.

Sugeng juga menjelaskan bahwa pada awal terbentuknya, Lemhannas adalah Lembaga Pertahanan Nasional yang kemudian pada 1994 mendapatkan perubahan menjadi Lembaga Ketahanan Nasional. Hal tersebut diperkukuh dengan Keputusan Presiden RI No. 4 Tahun 1994 Tentang Lembaga Ketahanan Nasional. Perubahan tersebut dimaksudkan agar Lemhannas RI dapat meningkatkan lagi peran dan fungsinya dalam menyelenggarakan tugas pokok, tanpa mengubah tugas pokok dan fungsi Lemhannas RI yang sebelumnya.

Selain menjelaskan mengenai sejarah berdirinya Lemhannas, Sugeng juga menjelaskan arti lambang, visi dan misi, struktur organisasi, program kerja, tugas dan fungsi, serta program pendidikan lainnya yakni Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) dan Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA).

Tidak hanya mendapatkan pengenalan lembaga dari Kepala Biro Humas Brigjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P., peserta negara sahabat juga mendapatkan penjelasan tata tertib oleh Kepala Biro Umum Brigadir Jenderal Polisi Drs. Sri Eko Pranggono. Pada kesempatan tersebut, Pranggono menjelaskan tata tertib yang harus dipatuhi oleh setiap peserta demi kenyamanan bersama. Kemudian peserta negara sahabat mendapatkan pengenalan pendidikan dari Kedeputian Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional dan Tenaga Pengajar Lemhannas RI. Pengenalan pendidikan tersebut diberikan agar peserta mengerti mengenai beberapa tahapan selama pendidikan seperti kurikulum, Kertas Karya Perorangan (Taskap), dan Olah Sistem Manajemen Nasional (OS).

Lemhannas RI menggelar Konsolidasi Penyelenggaraan Pendidikan serta Evaluasi dan Penjelasan Pokok-Pokok Kebijakan Kajian dan Pemantapan Nilai Kebangsaan Tahun 2020 bertempat di Ruang Pancasila, Gedung Trigatra. Konsolidasi digelar selama dua hari yakni pada Rabu (15/01) hingga Kamis (16/01).

Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI Karsiyanto, S.E. dalam laporannya menyampaikan bahwa konsolidasi tersebut bertujuan untuk menyiapkan para Tenaga Pengajar (Tajar), Tenaga Pengkaji (Taji), Tenaga Profesional (Taprof), serta Pejabat Struktural dan Fungsional Lemhannas RI dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan, pengkajian strategi, dan pemantapan nilai-nilai Tahun Anggaran 2020. Selain hal tersebut, konsolidasi juga dimaksudkan agar Tajar, Taji, Taprof, serta Pejabat Struktural dan Fungsional Lemhannas RI dapat menjabarkan pokok-pokok kebijakan pimpinan Lemhannas RI dalam penyelenggaraan pendidikan, kajian strategi, dan pemantapan nilai-nilai tahun 2020.

“Kegiatan ini memiliki arti penting dan strategis dalam proses menyiapkan dan memantapkan kader-kader pemimpin tingkat nasional yang akan mengikuti pendidikan tahun ini,” ujar Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko Syofyan dalam sambutannya mewakili Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. Kegiatan konsolidasi merupakan langkah awal sebagai upaya agar penyelenggaraan program pendidikan, kajian strategi, dan penyelenggaraan pemantapan nilai-nilai pada tahun 2020 dapat mencapai target dan sasaran yang direncanakan. Pada tahun 2020, Lemhannas RI menyelenggarakan 3 program pendidikan yakni (Program Pendidikan Reguler Angkatan) PPRA 60, PPRA 61, dan (Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan) P3DA 11, kemudian beberapa kajian strategis dan beberapa kegiatan pemantapan nilai-nilai.

Hasil evaluasi kegiatan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa perlu terus dilakukan perbaikan pada kekurangan yang ada, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun tahap pengakhiran. Perbaikan tersebut guna meningkatkan kualitas sehingga tidak hanya menghasilkan output yang baik, namun juga outcome yang baik. “Semua unsur yang terkait harus menindaklanjuti secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing,” lanjut Wieko.

“Saya ingin mengingatkan bahwa kegiatan ini tidak hanya dipandang sebagai rutinitas kegiatan di awal tahun, akan tetapi merupakan sarana sebagai upaya bersama untuk terus meningkatkan kualitas dari tahun ke tahun,” imbau Wieko. Lebih lanjut Wieko mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan waktu konsolidasi dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memahami dan mampu mempersiapkan diri secara profesional dan proporsional dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan baik Kedeputian Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Kedeputian Pengkajian Strategis, dan Kedeputian Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.

“Keberadaan dan eksistensi para tenaga ahli pengajar, tenaga ahli pengkaji, tenaga profesional, serta pejabat struktural dan fungsional mempunyai peran penting dan dominan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan,” sambung Wieko. Selanjutnya Wieko menegaskan bahwa kualitas Tajar, Taji, Taprof, serta Pejabat Struktural dan Fungsional merupakan cerminan dari kualitas kegiatan Lemhannas RI. Secara tidak langsung setiap pribadi dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan wawasan profesional sesuai dengan bidang dan tanggung jawab masing-masing, baik sebagai penceramah, pendamping, tutor, moderator, panelis, pembahas, narasumber, dan tugas lainnya.

Dalam konsolidasi tersebut juga disosialisasikan petunjuk teknis tulisan ilmiah yang akan dioperasionalkan dalam PPRA 60, PPRA 61, dan P3DA 11. Diharapkan dengan adanya pemahaman yang mendalam akan menghasilkan penyelenggaraan program pendidikan yang dapat berjalan dengan baik, terarah, dan mencapai target dan sasaran sesuai yang diharapkan.

Sebanyak 100 orang calon peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX Tahun 2020 mengikuti daftar ulang yang merupakan salah satu tahapan sebelum mengikuti PPRA LX. Sebelumnya, para calon peserta PPRA LX telah melalui Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Psikotes. Daftar ulang dilaksanakan selama 5 hari, yakni mulai Selasa (14/01) sampai Senin (20/01) bertempat di Ruang Diponegoro, Gedung Pancagatra, Lemhannas RI.

Peserta PPRA LX terdiri dari beberapa unsur, yaitu unsur Aparatur Sipil Negara (ASN), unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI), unsur Polisi Republik Indonesia (Polri), unsur Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan Pemerintah, unsur Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan Swasta, unsur Tokoh Masyarakat, serta unsur peserta dari negara sahabat. Para calon peserta PPRA LX melakukan daftar ulang dengan membawa persyaratan yang ditentukan oleh panitia pelaksana. Persyaratan tersebut sebelumnya sudah diumumkan melalui portal resmi Lemhannas RI dan tertera pada surat edaran yang diberikan kepada calon peserta.

Setelah rangkaian daftar ulang selesai dilakukan, selanjutnya akan diadakan Upacara Pembukaan PPRA LX pada Selasa (21/01) bertempat di Gedung Dwiwarna Purwa Gedung Pancagatra. PPRA LX akan berlangsung selama 7 bulan yang dilaksanakan dengan dua sistem, yaitu on campus dan off campus. Beberapa kegiatan utama PPRA meliputi Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN), Studi Strategis Luar Negeri (SSLN), Program Pilihan, Olah Sistem Manajemen Nasional, Penulisan Kertas Karya Perseorangan dan Seminar.

PPRA adalah salah satu program pendidikan yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI selain Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) dan Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA). Awalnya PPRA disebut dengan Kursus Reguler Angkatan (KRA) dan dimulai pada tahun 1965. KRA I Tahun 1965 dibuka langsung oleh Presiden Soekarno dan dilanjutkan dengan kuliah pertama mengenai geopolitik. Setelah 55 tahun, kini KRA sudah berubah menjadi PPRA dan sudah diselenggarakan hingga 60 kali.