Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo menghadiri Silaturahmi Nasional Badan Publik & Rapat Koordinasi Nasional ke-11 Komisi Informasi se-Indonesia 2020 secara daring pada Senin (26/10). Kegiatan tersebut mengangkat tema “Inovasi Pelayanan Informasi Publik untuk Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi Nasional melalui Adaptasi Kebiasaan Baru”.

Tema tersebut dipilih sebagai langkah menyikapi permasalahan global, yakni pandemi Covid-19 sehingga KI Pusat merasa perlu membangun sinergi dan integrasi keterbukaan informasi publik pada kesehatan dan ekonomi nasional. Proyeksinya, KI Pusat ingin mengajak berbagai komponen bangsa, terutama badan publik dari pusat hingga daerah dan masyarakat untuk terus melakukan inovasi terhadap pelayanan informasi publik. Tujuan hal tersebut adalah agar pandemi ini tidak menjadi hambatan bagi ruang Access to Information sebagai Right to Information pada semua lapisan masyarakat dan menjadi warning system bagi Badan Publik untuk tetap melaksanakan Obligation to Tell kepada masyarakat secara aktif maupun pasif.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana menyampaikan tiga hal yang menjadi fokus pada kegiatan tersebut, yang pertama melakukan koordinasi secara nasional untuk sinergi dan integrasi inovasi pelayanan Informasi Publik untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional melalui adaptasi kebiasaan baru. Kedua, membahas dan mendiskusikan rencana aksi terkait sinergi dan integrasi inovasi pelayanan Informasi Publik untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional melalui adaptasi kebiasaan baru. Ketiga, merumuskan langkah-langkah strategis yang harus diambil oleh badan publik dan Komisi informasi Pusat serta Daerah dalam rangka inovasi pelayanan informasi publik untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional melalui adaptasi kebiasaan baru. “Tantangan yang kita fokuskan harus kita jawab dengan kinerja nyata dan terukur,” kata Ketua Komisi Informasi Pusat.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Menteri Komunikasi dan Informasi RI Jhonny G Plate dan diikuti oleh hampir 1000 Badan Publik yang terdiri atas Komisi Informasi Pusat, 34 Komisi Informasi Provinsi, 5 Komisi Informasi Kabupaten/Kota, 34 Kementerian, 34 Pemerintah Provinsi, 34 Lembaga Non Struktural, 45 Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 85 Perguruan Tinggi Negeri, 9 Partai Politik, 107 Badan Usaha Milik Negara, 550 Pemerintah Kabupaten/Kota, dan 33 Pegiat dan/atau Praktisi Keterbukaan Informasi.