Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjadi pembicara dalam Webinar Opini Seri 8: Refleksi 75 Tahun Pluralisme Indonesia yang diselenggarakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbang Kumham) Kementerian Hukum dan HAM, Kamis (27/8).

Pada kesempatan tersebut, Agus menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan Pluralisme adalah sebuah pemikiran kolektif bangsa yang terbangun dari kekuatan persatuan di tengah keberagaman. Dalam memahami makna pluralisme dalam konteks persatuan dibutuhkan kesamaan pandangan, sikap, dan pemikiran. Agus juga menegaskan bahwa perlu adanya kesadaran bahwa Indonesia sebagai sebuah bangsa  membutuhkan persatuan.

Agus juga mengaitkan pluralisme dengan realitas kekinian. Menurut Agus, era globalisasi tidak selalu membawa kemudahan dalam mencapai solusi permasalahan bangsa. Penetrasi informasi yang intens dan tidak mengenal batas wilayah dinilai rentan menimbulkan persoalan baru yang berdampak luas bagi persatuan bangsa. Oleh karena itu, memandang pluralisme dalam persatuan memerlukan kematangan pada perseorangan dan juga kelompok.

Menurut Agus, jika kondisi ketahanan nasional kuat, pluralisme seharusnya dapat diwujudkan dengan baik. “Jika kondisi ketahanan nasional kuat, pluralisme seharusnya dapat diwujudkan dengan baik dan digunakan dalam mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan,” kata Agus.

Agus menjelaskan bahwa ketahanan nasional merupakan kondisi atau hasil yang digunakan untuk mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Ketahanan nasional, jelas Agus, dapat diwujudkan dengan pendekatan gatra ideologi, gatra ekonomi, gatra politik, gatra sosial budaya, gatra pertahanan dan keamanan, serta gatra spasial geografis melalui keadaan masing-masing provinsi. Bila ketahanan tiap-tiap gatra bisa dibangun dan bisa dicapai dengan baik, maka ketahanan nasional bisa dikatakan dalam situasi baik. Namun, jika ada salah satu gatra yang lemah maka akan mempengaruhi kondisi ketahanan nasional.

Lebih lanjut Agus menyampaikan beberapa pemikiran dalam merespons tantangan pluralisme. Menurut Agus, aspirasi masyarakat harus difasilitasi dengan membentuk forum musyawarah. Selanjutnya Agus juga menyarankan adanya pembinaan atas berbagai lembaga keagamaan dan perbaikan kurikulum pendidikan yang menyebarkan kultur, sejarah, dan nilai-nilai kebangsaan. “Mengaktifkan kembali berbagai kegiatan yang berisi penanaman nilai-nilai kebangsaan,” ujar Agus.