“Tidak semua kebijakan bisa memuaskan semua orang,” kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Republik Indonesia (Lemhannas RI) saat memberikan ceramah kepada peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri, Rabu, 10 Juni 2020. Pada kesempatan tersebut Agus menyampaikan topik “Meningkatkan Kemampuan Manajerial dan Kepemimpinan Tingkat Tinggi Yang Profesional, Berintegritas, dan Unggul guna Menjamin Keamanan Nasional dan Ketertiban dalam rangka Mendukung Pembangunan Nasional” dengan fokus materi pada wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan kewaspadaan nasional.
Agus mengajak seluruh peserta untuk terlebih dahulu memahami keadaan Indonesia. Untuk menjalankan dinamika pembangunan diperlukan kebijakan nasional. Menurut Agus, memang tidak semua kebijakan bisa memuaskan semua orang. Oleh karena itu, kebijakan nasional harus merujuk pada beberapa aspek, yakni kesepakatan bangsa, perjalanan sejarah, serta budaya dan peradaban.
Kesepakatan bangsa sendiri diikat oleh 4 konsensus dasar bangsa, yakni Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta nilai-nilai kebangsaan, yakni wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan kewaspadaan nasional. Namun, ada kalanya kesepakatan bangsa belum cukup. Maka, ada elemen kedua yaitu perjalanan sejarah.
Indonesia sudah melalui banyak perjalanan sejarah, tidak lahir secara tiba-tiba pada tahun 2020. Tetapi, tatanan lama tidak bisa langsung dihilangkan dan tatanan ideal baru tidak bisa langsung diciptakan secara tiba-tiba. Maka transformasi perjalanan Indonesia masa lalu ke masa kini bahkan masa depan nantinya harus bersifat gradual dan bertahap. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebuah proses bersifat transisional, tidak mungkin bersifat absolut.
Jika kedua aspek tersebut belum menjawab, masih ada satu aspek lain yaitu budaya dan peradaban. Aspek ini adalah untuk mentransformasikan tatanan dari tatanan berdasarkan perjalanan sejarah menjadi tatanan yang kita harapkan. Menurut Agus hal tersebut memang tidak mudah, tetapi untuk mengubah budaya dan peradaban yang sudah tertanam sejak lama lebih sulit lagi, namun tergantung pada mindset. “Semua itu untuk menghadapi perkembangan lingkungan strategis internasional maupun nasional demi pencapaian kepentingan nasional,” tutur Agus.
Membahas wawasan nusantara, Agus menyampaikan bahwa wawasan nusantara adalah bagaimana peserta setelah menyelesaikan pendidikan dan menduduki suatu jabatan dapat memberikan peran dalam merumuskan kebijakan publik. Tiap kebijakan publik tidak boleh hanya fokus pada suatu jabatan atau wewenang. Namun, kebijakan yang dirumuskan dan diputuskan harus dipikirkan implikasinya untuk kepentingan publik dan bagi persatuan dan kesatuan NKRI, bukan hanya berimplikasi pada suatu jabatan.
“Pada akhirnya tugas pemimpin adalah mencapai tujuan bersama,” lanjut Agus. Namun, hasil sebuah kepemimpinan tidak hanya dinilai pada pemimpinnya, tapi dinilai dari pelaksanaan tugas pokok dan tidak ada tugas pokok yang bisa terlaksana tanpa melibatkan pengikut. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus bisa membuat pengikutnya menjadi lebih terampil dalam jabatannya serta efektif dan efisien dalam organisasi. Dapat dikatakan bahwa kriteria sukses pemimpin ada pada hal yang dihadapi oleh pemimpin.
