Gubernur Lemhannas RI, Letjen (Purn) Agus Widjojo menyampaikan ceramah di hadapan para peserta Program Pendidikan Singkat (PPSA) 22 tentang “Kebijakan Publik di Era Demokrasi” di Ruang Bhineka, Gedung Panca Gatra, Lemhannas RI, pada Jumat (24/05). Menurut Agus Widjojo, kebijakan publik penting dikuasai oleh para politisi yang telah menjadi pejabat publik. “Ini merupakan mandat yang diberikan oleh rakyat kepada pejabat publik yang dipilih melalui pemilu. Di dalamnya ada harapan rakyat” sambung Agus.


Agus menjelaskan beberapa elemen yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan publik, yang pertama elemen eksternal yaitu iklim, struktur sosial, kebudayaan politik, Hubungan Internasional, ilmu & teknologi, kekayaan alam, dan perekonomian. Sedangkan elemen internal diperhitungkan dalam proses pembuatan kebijakan yang diwakili oleh pejabat-pejabat dari ormas, partai politik, asosiasi bisnis, LSM, dll.


Di Indonesia, kebijakan publik juga berhubungan dengan Pancasila dan konsensus dasar kebangsaan karena falsafah dasar kebangsaan kita adalah pancasila. Dari ideologi filsafah bangsa tersebut turunlah kebijakan nasional, yang diikuti dengan turunnya kebijakan pembangunan, dan terakhir turunlah kebijakan publik.


Agus menyampaikan bahwa dalam demokrasi itu perlu konsultasi publik dan perlu lebih untuk menjaring aspirasi, walaupun nantinya untuk memutuskan hal-hal tersebut ada pada kewenangan pemerintah. Agus juga berpendapat bahwa dalam setiap proses itu tidak pernah satu arah, akan selalu terdapat proses dua arah yaitu top down dan buttom up. “Proses dari bawah biasa disebut proses aspiratif dan dari atas ke bawah biasanya mengandung proses edukatif, jadi harus selalu ada proses edukatif yang mengimbangi proses aspiratif. Proses aspiratif itu bukan segala-galanya, walaupun itu dalam demokrasi, pemerintah tetap harus mempunyai kewenangan untuk bisa menyelenggarakan fungsi yang sifatnya mengarahkan pembangunan supaya terintegrasi”, jelas Agus.