Lemhannas RI bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan atau dikenal dengan Kemitraan melakukan diskusi tentang reformasi TNI yang kini masih terus bergulir, Kamis (28/3), di Ruang Kreshna, Gd. Asta Gatra Lt. IV. Forum diskusi yang dinamai intellectual exercise ini membahas tentang sejarah TNI, proses reformasi, dan problematika terkini agenda reformasi TNI.

Direktur Eksekutif Kemitraan, Monica Tanuhandaru menyampaikan rekan-rekan dari masyarakat sipil ingin bersama-sama memahami masalah dan tantangan reformasi TNI ke depan. “Lembaga kemitraan selama ini membantu pemerintah dalam proses demokrakratisasi di Indonesia. Masyarakat sipil tidak bisa memutuskan masalah ini secara independen. Apa yang menjadi kekhawatiran rekan-rekan TNI juga menjadi kekhawatiran kami untuk dicari solusi bersama,” jelas Monica.

Monica berharap dari diskusi awal ini, dicapai sebuah pemahaman untuk terus memajukan demokrasi Indonesia. Selain dari Kemitraan, hadir pula perwakilan organisasi masyarakat sipil lainnya antara lain Amnesty International dan Imparsial. “Kita ingin ruang demokrasi dipertahankan dan ruang demokrasi dijaga. Kemitraan juga mengundang teman-teman dari masyarakat sipil yang punya concern sama melihat Indonesia, dan TNI sebagai bagiannya,” imbuhnya.

Sementara itu, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo didapuk sebagai pembicara utama menjelaskan secara komprehensif tentang sejarah dan dinamika TNI. “TNI lahir dari tentara pejuang kemerdekaan. Dari sejak kelahiran, sudah bersinggungan dengan politik. Perkembangan ini sesuai dengan UUD 1945 dan konteks sistem politik nasional pada waktu itu” ungkap Agus Widjojo.

Agus menambahkan, “Perubahan pemerintahan pada Orde Baru dengan menarik kekuatan militer menjadi kekuatan politik ini menjadi tidak sesuai dengan UUD 1945. Dengan dipilihnya demokrasi sebagai sistem politik tahun 1998, TNI melakukan reformasi peran dan kewenangannya yang berbeda dengan periode sebelumnya.”