Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji, D.E.A membuka acara Round Table Discussion (RTD) kajian berlanjut Deputi Pengkajian Politik mengenai “Optimalisasi Kebijakan Sistem Manajemen Maritim Yang Berkelanjutan Guna Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Ketahanan Nasional” pada hari Rabu (28/10) di Ruang Kresna Lt. IV Astagatra untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, mandiri, berkepribadian dan berlandaskan goto royong merupakan salah satu misi dengan mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai poros maritim.
Dibentuknya Kementrian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya diharapkan dapat menjawab beberapa persoalan terkait kepentingan ekonomi sektoral di bidang maritim, keutuhan dan kedaulatan wilayah negara, kelestarian sumber daya dan lingkungan serta penyelesaian konflik sosial akibat pemanfaatan ruang laut yang sama dengan kepentingan yang berbeda. Empat agenda pokok yang berisi pembangunan kedaulatan maritim, pengelolaan sumber daya alam dan jasa kelautan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur maritim, dan penguatan sumber daya manusia, IPTEK, dan budaya maritim.
“Ada lima pilar arah kebijakan kemaritiman diantaranya ekonomi, pengelolaan wilayah, pertahanan dan keamanan, hukum, SDM (budaya dan IPTEK) yang perlu di supervisi jangka panjang untuk membangun sistem manajemen yang futuristik dengan menerapkan pola POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling) agar tidak terjebak pada isu klasik yang menghambat pembangunan dan kemajuan di Indonesia”, Ujar Son Diamar.
Budi Susilo Soepandji mengatakan, situasi saat ini yang kita lihat dimana negara-negara yang sedang berlomba-lomba dalam hal kekuatan maritim diharapkan Indonesia dapat mengimbangi melalui kebijakan strategi dalam pembangunan sebagai poros maritim yaitu politik, penelitian dan pengembangan SDM, keuangan dan perbankan, dan regulasi (sebagai harmonisasi hubungan untuk mewujudkan keamanan).
Dalam diskusi hadir sebagai narasumber Penasehat Senior Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI Laksamana TNI (Purn) Dr. Marsetio, M.M, Direktur Jenderal Penguatan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Dr. Mohammad Dimyati, Direktur Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan Hasbi Assaddiq, dan Anggota Komisi IV DPR RI Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M. Sebagai penanggap Kepala Biro Humas Lemhannas RI Laksma TNI E. Estu Prabowo, M.Sc, Deputi Rektor Bidang Akademik, Riset dan Kemahasiswaan Universitas Paramadina Jakarta Totok Amin Soefijanto, Ed. D, Pakar Maritim dan Mantan Sekretaris Jenderal Dewan Maritim Indonesia Dr. Ir. Son Diamar, M. Sc serta penanggap floor.
