Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji, D.E.A membuka Round Table Discussion (RTD) pada hari Rabu (4/11) kajian aktual 3 dengan tema “Membangun Sinergitas Intelejen Negara Guna Mendukung Keamanan Nasional NKRI Dalam Rangka Ketahanan Nasional”, Badan Intelejen Negara (BIN) sebagai koordinator penyelenggara intelejen negara memiliki salah satu tugas pokok dan fungsi utamanya adalah menjaga kepentingan dan keamanan nasional dari berbagai bentuk Ancaman,Tantangan,Hambatan dan Gangguan (ATHG) mengingat eksistensi negara terus berhadapan dengan modus baru terkait masalah politik, separatisme, subversi asing, terorisme, cyber war, kejahatan transnasional, konflik nasional, dst diharapkan dapat memberikan assesment yang sinergis terhadap user berupa early warning, forecasting dan problem solving.
Pemahaman mengenai intelejen yang masih simpang siur pada dasarnya memiliki peranan menyangkut kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan dijabarkan untuk kepentingan nasional , apalagi harus mengahdapi kondisi yang ambiguous yang memungkinkan pemerintah sukar mengambil keputusan terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara.
“Hal-hal yang menjadi penyebab belum optimalnya koordinasi sinergisme intelejen dalam menhadapi tantangan terhadap keamanan dan pertahanan NKRI mencakup beberapa aspek diantaranya aspek regulasi, aspek kebijakan, aspek kelembagaan, aspek anggaran, dan aspek infrastruktur dan teknologi” ujar Harunantyo dalam paparannya.
Deputi Pengkajian Strategik Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr menekankan hasil diskusi kedalam lima hal yang menyebakan belum optimalnya sinergisme intelejen negara yaitu belum optimalnya sinergitas intelijen disebabkan karena kelemahan mendasar dalam hal regulasi, manajemen, organisasi, infrastruktur, egosektoral dan anggaran, smart intelijen dan fusi itelijen sangat diperlukan untuk memaksimalkan peran intelijen dalam menghadapi ancaman, regulasi tambahan untuk penguatan lingkaran intelijen harus segera dibentuk dalam rangka pelaksanaan tugas intelijen demi kepentingan nasional, perubahan gelar perang yang dinamis dalam bentuk hybrid war. proxy war, cyber war harus menjadi perhatian utama dalam pendidikan personel intelijen, perlu dipertimbangkan adanya leading sector yang mengelola semua kegiatan intelijen untuk kepentingan bangsa dan negara.
Hadir sebagai pembicara wakil Kepala Staf TNI AD Letjen TNI Moh. Erwin Syafitri, Direktur Keamanan Negara Badan Intelejen Keamanan Polri Brigjen Pol. Drs. S. Harunantyo, dan Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan BIN Brigjen TNI. CH. Halomon Sidabutar. Sebagai penanggap utama Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Sidiq, Pengamat Intelejen Andi Widjajanto, dan Tenaga Profesional Bidang Pimnas dan Sismennas Lemhannas RI serta penanggap floor.
