"Diharapkan mampu menciptakan efisiensi persaingan usaha untuk mencapai ketahanan ekonomi secara nasional," ujar Ketua KPPU Dr. Muhammad Syarkawi Rauf, SE.,ME dalam sambutannya pada Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman yang digelar pada Selasa (8/3) di Ruang Nusantara I Gd. Trigatra Lemhannas RI.

KPPU sebagai lembaga independen yang mengemban amanat undang-undang No. 5 Tahun 1999 dengan visi terwujudnya ekonomi nasional yang efisien dan berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat. “Saya memandang peranan KPPU sangat penting dengan melaksanakan upaya pencegahan dan pengontrolan khususnya dalam persaingan usaha sehingga mampu menimalisir praktek-praktek yang kurang sehat’, ucap Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA.

Sementara itu, Muhammad Syarkawi Rauf menambahkan dengan dimulainya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) pada awal Januari 2016, sebagai langkah awal bagi KPPU untuk ikut serta dalam mendorong ekonomi nasional yang kuat merupakan tantangan dalam menjaga integritas dan kepentingan nasional yang berpotensi mempengaruhi perekonomian negara.

Melalui kerja sama ini  dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan nyata sebagai upaya bersama dalam mencapai sinergitas untuk memperluas sekaligus memperkuat wawasan kebangsaan masyarakat sebagai syarat mutlak dalam mendukung terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh. 

Mencapai ekonomi yang efisien dan berkeadilan KPPU dan Lemhannas akan berupaya meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, serta menyosialisasikan internalisasi nilai-nilai kebangsaan kepada komponen dan elemen bangsa yang senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dalam mewujudkan peran masing-masing lembaga.

Turut hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Utama Komjen Pol Drs. Suhardi Alius, MH, para Deputi, Tenaga Pengajar, Pengkaji, dan Profesional serta para Pejabat Struktural Lemhannas RI dan Jajaran Pejabat KPPU.