Cetak

Menangkal Radikalisme Di Kalangan Generasi Muda

"Seiring berkembangnya gerakan radikalisme di berbagai belahan dunia, paham-paham radikalisme akan memberi pengaruh negatif terhadap ketahanan nasional baik warga negara Indonesia maupun asing", ucapGubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA.

 

Hal tersebut disampaikan saat membuka Acara Round Table Discussion (RTD) mengenai "strategi menangkal radikalisme internasional bagi generasi muda Indonesia guna meningkatkan nasionalisme dalam rangka ketahanan nasional" di Ruang Kresna Gd. Astagatra Lt.IV pada Selasa (29/3).

 

Dunia sedang dilanda oleh ancaman gerakan radikalisme yang kerap kali melakukan teror tanpa memandang nilai-nilai bahkan menimbulkan korban jiwa dalam aksinya dengan mengatasnamakan agama.

 

Dalam paparan Tenaga Profesional Bidang Kewaspadaan Nasioal Mayjen TNI (Purn) Dr. I Putu Sastra Wingarta, S.I.P., M.Sc. disampaikan bahwa arus gerakan radikalisme internasional sudah semakin deras walaupun di lain pihak masih belum ada tanda-tanda gerakan nasionalisme yang massive.

 

Gerakan yang mengatasnamakan agama yang seolah benar dalam menyebarkan paham-paham dengan bentuk kekerasan. "Saya rasa perlu ditangkal gerakan radikalisme ke daerah pondok pesantren karena disitulah tersembunyi paham-paham dan pergerakan aksi teror", jelas Deputi III Bidang Kerja Sama Internasional BNPT Prof. Irfan Idrus, M.A.

 

Menurut Tokoh Agama Ahmad Sajuli mengatakan, untuk menangani terorisme perlu sinergi untuk mengusut tuntas akar dari paham radikal tersebut.

 

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pendis Kementrian Agama RI Prof. Phil Komaruddin, M.A menyampaikan bahwa perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang cukup pesat harus menjadi langkah cepat dalam penanangkalan karena modus penyebaran yang disampaikan sangat mudah menarik kalangan generasi muda.

 

Acara diskusi tersebut bertindak sebagai narasumber Tokoh Agama Ahmad Sajuli. Sebagai Penanggap, Wakil Kepala Densus Mabes Polri Kombes Pol Martinus Hukom, S.I.K, M.H, Direktur Harmonisasi Kementrian Hukum dan Ham Karjono, Sekretaris Ditjen Budi Prasetyo, dan Kris Wijoyo Soepandji yang dimoderatori oleh Tenaga Profesional Bidang Geopolitik dan Startegik Lemhannas Myjen TNI (Purn) Endang Hairudin, S.T., M.M.