Direktorat Pengkajian Sosial Budaya dan Demografi Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI menyelenggarakan Intellectual Exercise tentang “Dukungan Pemerintah Dalam Implementasi PBI Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Penguatan Mandatory Spending yang Akuntabel dan Operasionalisasi Data yang Akurat dan Valid” pada Rabu (13/12), di Ruang Kresna, Gedung Astagatra Lantai 4, Lemhannas RI.
Deputi Bidang Pengkajian Strategik Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. dalam laporannya menyampaikan bahwa sistem jaminan sosial pada dasarnya menciptakan landasan perlindungan sosial pada masyarakat, dimana penerapan perlindungan sosial di sektor informal dapat menjadi langkah strategis dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Intellectual Exercise tersebut dilaksanakan guna memperkaya sudut pandang dan masukan untuk naskah kajian dan rekomendasi.
Lebih lanjut, Plt. Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Maman Firmansyah turut menyampaikan dalam membangun pondasi keadilan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif adalah tugas penting dari sistem jaminan sosial. Penguatan sistem jaminan sosial khususnya bagi pekerja di sektor informal tidak hanya menjadi suatu kebutuhan mendesak, tetapi juga berupa langkah progresif untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.
“Ini bukan sekedar angan, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam membangun dan mendukung visi Indonesia emas melalui peningkatan kesejahteraan pekerja yang berkeadilan sosial,” kata Maman Firmansyah.
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah sebagai pemangku kebijakan utama, memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa dukungan finansial melalui program bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan memberikan dampak maksimal bagi pekerja. Penguatan mandatory spending dan operasionalisasi data yang baik menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan program tersebut.
Intellectual Exercise yang dimoderatori oleh Tenaga Profesional Bidang Geostrategi dan Ketahanan Nasional Lemhannas RI Dr. Margaretha Hanita, S.H., M.Si. menghadirkan salah satu narasumber, yaitu Ketua Pokja Pengawakan Kapal Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Muhammad Iqbal, S.Pi., M.Si.
Dalam paparannya Muhammad Iqbal menyampaikan KUSUKA merupakan kartu pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan. KUSUKA telah berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam kolaborasinya, KUSUKA dan BPJS Ketenagakerjaan bersinergi untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa, pendekatan dengan pengguna layanan untuk kesuksesan program perlindungan kepada awak kapal, memberikan kemudahan kepada pemilik kapal untuk mengasuransikan awak kapalnya yang bisa dijalankan dengan menghemat waktu, biaya dan pelayanan yang cepat.
Disampaikan juga oleh Muhammad Iqbal bahwa BPJS Ketenagakerjaan turut menyediakan layanan untuk jaminan sosial ketenagakerjaan di Pelabuhan perikanan. Layanan tersebut juga terintegrasi dalam pelayanan jasa kepelabuhan lainnya.
Adapun narasumber lain yang hadir dalam acara intellectual exercise tersebut, yakni Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev., dan Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian RI Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si. (SP/BIA)
