Deputi Kebangsaan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Laksda TNI Prasetya Nugraha, S.T., M.Sc. mewakili Gubernur Lemhannas RI menerima audiensi Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) bertempat di Ruang Nusantara II, Gedung Trigatra Lemhannas RI, Jakarta pada Kamis (31/03). Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua ADPK Dr. Sarkadi, Wakil Ketua ADPK Dr. Herinto S. Iriansyah, M.Si., Sekretaris ADPK Dr. Sri Rahayu Pudjiastuti, M.Pd., dan Wakil Pat Kurniati, M.Pd.

Audiensi tersebut bertujuan untuk menjelaskan program-program ADPK agar dapat bersinergi dengan Lemhannas RI. Wakil Ketua ADPK menjelaskan beberapa isu yang menjadi fokus ADPK. Isu pertama yang disampaikan adalah beberapa universitas di Indonesia terpapar paham-paham radikal. Lalu isu kedua ialah semakin maraknya pergerakan-pergerakan di perguruan tinggi yang tidak terstruktur. Wakil Ketua ADPK berharap bisa memaksimalkan peran organisasi ADPK untuk menangkal isu-isu yang membahayakan ketahanan nasional Indonesia dengan berkolaborasi dengan Lemhannas RI. 

Sekretaris ADPK menambahkan keinginan diadakannya pembinaan oleh Lemhannas RI kepada para dosen di ADPK agar mereka memiliki sertifikat atau legalitas kewenangan untuk mengajar ilmu Pancasila dan kewarganegaraan. Ia juga menyampaikan bahwa ADPK memiliki kepengurusan di 31 wilayah.

Deputi Kebangsaan menjelaskan tiga pola untuk menyampaikan wawasan kebangsaan kepada masyarakat. Pola pertama adalah sosialisasi yang segmennya kepada seluruh masyarakat. Kedua adalah pembinaan dan pelaksanaan. Terakhir, yang lebih khusus, yaitu program Pelatihan untuk Pelatih bagi guru atau widyaiswara. “Kita ingin alumni itu nanti menjadi penerus kita dimanapun mereka bertugas,” tutur Deputi. (NA/CHP)