“Geopolitik kalau mau disederhanakan artinya adalah ada geografi, ada wilayah, ada area dan di wilayah yang ada area itu terjadi pertarungan kekuasaan,” kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto. Hal tersebut disampaikan Gubernur Lemhannas RI saat menyampaikan keynote speech dalam Pelantikan Pengurus Pusat Korps Menwa Indonesia Periode 2021-2025 pada Sabtu, 16 April 2022.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan materi mengenai Geopolitik. Gubernur Lemhannas RI menyoroti bahwa sebagian besar konsep geopolitik bercirikan ekspansionis atau penguasaan dunia, yakni bagaimana menjadi negara utama yang menguasai dunia. Namun, ciri tersebut bukan merupakan geopolitik yang dulu diinginkan oleh Bung Karno ketika mendirikan Lemhannas RI pada 20 Mei 1965.

Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Lemhannas RI mencermati bahwa geopolitik terus berubah. Dinamika kekuasaan juga berubah secara dinamis. “Geopolitik yang sekarang kita hadapi terus menerus berubah-ubah tergantung dari dinamika banyak variabel,” ujar Gubernur Lemhannas RI. Oleh karena itu, Indonesia harus terus berinovasi dan waspada serta mengembangkan konsep-konsep ketahanan nasional, konsep wawasan nusantara, konsep kebangsaan agar tetap relevan dengan dinamika geopolitik yang ada.

Terkait hal tersebut, salah satu amanah yang diemban Gubernur Lemhannas RI adalah merumuskan proyeksi geopolitik Indonesia menuju 2045. Oleh karena itu, salah satu hal yang dicermati Gubernur Lemhannas RI adalah peta jalan demokrasi. “Indonesia akan menuju demokrasi matang kalau kita berhasil melakukan tujuh pemilu demokrasi berturut-turut,” pungkas Gubernur Lemhannas RI.

Terdapat beberapa tahapan untuk Indonesia menuju ke demokrasi matang. Pertama, tahapan Inisiasi Demokrasi yaitu Pemilu I pada tahun 1999. Kedua, tahapan Instalasi Demokrasi yakni Pemilu II dan III pada tahun 2004 dan tahun 2009. Ketiga, tahapan Konsolidasi Demokrasi yaitu pemilu IV, V, VI pada tahun 2014, tahun 2019, dan tahun 2024. Jika berhasil melampaui ketiga tahapan tersebut, maka Indonesia akan menjelma menjadi negara demokrasi matang, yakni pemilu VII pada tahun 2029.

“Hal tersebut akan memudahkan Indonesia dalam penguatan pembangunan dan mencapai Indonesia Emas,” ujar Gubernur Lemhannas RI. (NA/CHP)