Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia menghadiri ASEAN-Institute for Peace and Reconciliation (ASEAN-IPR) Focused Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan bertempat di Melia Bali Hotel, Bali pada 7 sampai 8 Desember 2021. FGD tersebut mengangkat topik “Lessons Learned on Engaging Constituents for Peace Building in the Region” dan Gubernur Lemhannas RI menjadi salah satu pembicara pada Sesi dua FGD tersebut.

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, Gubernur Lemhannas RI memandang ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dalam pembangunan perdamaian melalui rekonsiliasi. Pertama, rekonsiliasi menuntut pihak-pihak yang terlibat untuk berdamai dengan masa lalu dan dengan diri sendiri secara individu. Kedua, kondisi tersebut membutuhkan proses pembangunan kepercayaan. Ketiga, proses tersebut merupakan proses jangka panjang yang sulit karena sebagian besar waktu yang ada diuji oleh kerangka teoritis yang diyakini dalam situasi internal sendiri.

“Persyaratan proses perdamaian adalah, setelah konflik, unsur-unsur dan pihak-pihak dalam perpecahan yang terlibat dalam konflik harus diintegrasikan ke dalam masyarakat sehingga tidak mencerminkan perpecahan yang terjadi selama konflik,” kata Gubernur Lemhannas RI.

FGD tersebut diharapkan dapat menjadi dasar pertemuan tahunan think tank yang diselenggarakan oleh ASEAN-IPR dan menjadi wadah berbagi penerapan terbaik dan pelajaran yang dapat dipetik tentang isu-isu yang relevan dengan bidang kerja lembaga yang hadir. Turut hadir dalam FGD tersebut Menteri Luar Negeri Republik Indonesia periode 2001-2009 H.E. Dr. N. Hassan Wirajuda, Direktur Eksekutif IPR I Ketut Putra Erawan, MA., Ph.D., serta perwakilan dari organisasi terkait lainnya.