Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Laut (Asrena Kasal) Laksamana Muda TNI Muhammad Ali, S.E., M.M. mewakili Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. memberikan ceramah kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 Lemhannas RI, Selasa (27/07). Topik yang diangkat adalah “Kebijakan dan Strategi Pembinaan Kemampuan dan Kekuatan TNI AL”.
Mengawali paparannya, Muhammad Ali menyampaikan konsep Pertahanan Negara Kepulauan. Dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara pada Pasal 3 Ayat 2 disebutkan bahwa pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. “Pembangunan kekuatan pertahanan sudah seharusnya mempertimbangkan keunggulan sekaligus kelemahan dari bentuk negara kepulauan seperti Indonesia,” kata Muhammad Ali.
Oleh karena itu, lanjut Muhammad Ali, pertahanan negara dilakukan dengan penguatan pulau-pulau terluar strategis, pengendalian choke point strategis, serta pola gelar kekuatan secara permanen di wilayah depan maupun kekuatan manuver yang disiagakan secara terpusat. Selain itu, upaya pengamanan seluruh wilayah yurisdiksi nasional dilakukan dengan prioritas, fokus, dan kerja sama dengan segenap komponen bangsa.
Kemudian Muhammad Ali mengatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan kemaritiman serta 7 pilar Kebijakan Kelautan Indonesia menjadi panduan pelaksanaan untuk mempercepat upaya Indonesia dalam mewujudkan visi poros maritim dunia. Muhammad Ali juga menjelaskan bahwa pembangunan berorientasi maritim membutuhkan komitmen dan waktu yang cukup panjang, sesuai dengan konsepsi visi Indonesia emas tahun 2045 ketika Indonesia berhasil masuk ke dalam 5 besar kekuatan ekonomi dunia dan menjadi negara maju. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kontribusi ekonomi sektor maritim dari saat ini yang hanya sekitar 6% menjadi 12,5% dari PDB nasional.
“TNI Angkatan Laut sangat memegang peranan kunci untuk menjamin terciptanya kondisi situasi pertahanan dan keamanan laut yang kondusif, sehingga pembangunan nasional yang berorientasi maritim dapat diwujudkan secara seimbang dari aspek ekonomi, ekologi, lingkungan, sosial dan budaya dalam satu konsep pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan,” kata Muhammad Ali.
Sejalan dengan hal tersebut, guna mewujudkan kekuatan TNI Angkatan Laut, ditetapkanlah arah kebijakan pembangunan dan pengembangan kekuatan. Pada bidang personel, akan dilaksanakan penyediaan personel sesuai kebutuhan organisasi, khususnya organisasi baru.
Dalam bidang organisasi dilakukan validasi organisasi dengan melakukan gelar pangkalan yang sejalan dengan konsep pembangunan pemerintah Indonesia Sentris. Guna meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi juga dilaksanakan pencanangan Zona Integrasi (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Bidang material difokuskan pada pemenuhan alutsista dengan menyelaraskan laju pengadaan dan penghapusan alutsista. Di bidang sarana prasarana, fokus mendukung kesiapan operasional khususnya di daerah operasi dengan tempo operasi yang tinggi seperti di Natuna Utara, Selat Malaka, dan Perairan Ambalat.
Pada kesempatan tersebut, Muhammad Ali juga menyampaikan bahwa Kebijakan Strategi Pembinaan Kekuatan Angkatan Laut disusun sebagai penjabaran dari tugas konstitusional TNI Angkatan Laut dalam pembinaan kekuatan dengan kesiapan operasional serta pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut. Muhammad Ali menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan sangat membutuhkan kekuatan pertahanan maritim yang kuat dan tangguh dengan melibatkan seluruh komponen kekuatan bangsa, mencakup seluruh kekuatan matra TNI, kekuatan non militer, dan dukungan rakyat di bawah naungan konsep sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Karena laut adalah milik bersama, harus dikelola, dijaga, diamankan, dan dimanfaatkan secara lestari untuk kemakmuran bangsa. “Diperlukan kepemimpinan yang kuat dan sinergitas seluruh komponen bangsa sebagai kunci keberhasilan pembangunan kekuatan pertahanan dan keamanan maritim yang tangguh,” kata Muhammad Ali mengakhiri paparannya.
