Dalam rangkaian Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 Tahun 2021 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) ke Provinsi Jawa Barat, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo berkesempatan memberikan ceramah kepada aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat, Senin (05/04). Turut hadir dalam ceramah tersebut Kepala Kesbangpol Jawa Barat Dr. Drs. H. R. Iip Hidajat, M.Pd.

Pada kesempatan tersebut, Agus menyampaikan bahwa dengan menimbang pentingnya peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab Kesbangpol di mana pun berada, maka penting dilaksanakan ceramah dan diskusi dalam kesempatan tersebut. Agus mengawali ceramahnya dengan menjelaskan mengenai Lemhannas RI yang didirikan oleh Presiden Soekarno pada 20 Mei 1965, awalnya dibentuk dengan nama Lembaga Pertahanan Nasional RI yang kemudian mengalami perubahan menjadi Lembaga Ketahanan Nasional RI.

“Awalnya dibentuk dengan nama Lembaga Pertahanan Nasional yaitu dimaksudkan sebagai kawah candradimuka untuk mempersiapkan pelaksana fungsi pertahanan,” kata Agus. Dalam hal tersebut memang lebih banyak anggota TNI dan Polri, tapi kemudian Presiden Soekarno punya visi yang lebih luas daripada itu dan mengatakan bahwa bicara tentang pertahanan jangan hanya berpikir tentang senjata dan manusianya saja, tetapi tentang semua aset dan sumber daya potensi yang dimiliki oleh bangsa serta bagaimana mengerahkannya pada saat diperlukan ketika kelangsungan hidup dari bangsa terancam. Akhirnya Lemhannas RI mengalami perubahan nama dari pertahanan menjadi ketahanan.

Pada sesi diskusi, salah satu yang didiskusikan Agus dan aparatur Kesbangpol Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat adalah mengenai pimpinan yang juga merupakan bagian dari tugas Lemhannas RI untuk mencetak kader pimpinan nasional. Dalam diskusi tersebut Agus menyampaikan bahwa tidak jarang ada harapan bahwa akan mendapatkan pimpinan yang berkualitas dari hasil demokrasi. Namun, hal tersebut tidak sepenuhnya dapat terjadi karena demokrasi tidak pernah menjanjikan pimpinan yang sempurna. “Demokrasi menjanjikan pimpinan yang kita sepakati untuk bisa mewadahi aspirasi kita,” kata Agus. Lebih lanjut Agus menyampaikan bahwa roh dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Oleh karena itu artinya pemilihan umum ditingkat mana pun bukanlah ajang mengadu kepintaran sehingga yang menang bukan yang paling pintar, tetapi yang paling banyak dipercaya oleh rakyat.