LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI

Deputi Bidang Pemantapan Nilai – Nilai Kebangsaan (Taplaikbs) Laksda TNI Dedi Mulyanto secara resmi membuka kegiatan konsolidasi Taplaikbs, Rabu (21/1) di ruang Pancasila, Gd. Trigatra Lemhannas RI. Kegiatan berlangsung selama dua hari sampai dengan tanggal 22 Februari 2018. Dalam sambutannya Dedi menyampaikan terkait materi-materi yang akan di bawakan dalam kegiatan Konsolidasi Taplai, di antaranya adalah pengantar konsolidasi Taplaikbs, mekanisme dan strategi nilai-nilai kebangsaan, pembinaan peserta, evaluasi dampak taplaikbs tahun 2017, inovasi dan metodologi pengajaran taplaikbs, serta pembahasan esai serta praktik.

 

Pada kegiatan pembukaan ini dihadiri pula oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, dengan damping oleh Wagub Marsdya TNI Bagus Puruhito beserta Sestama Komjen Pol Drs. Arif Wachyunadi. Sedangkan peserta yang mengikuti kegiatan konsolidasi terdiri dari Tajar, Taji, Taprof, serta Jajaran Struktural Lemhannas RI.

 

Gubernur dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan konsolidasi ini sangat penting karena dalam pelaksanaannya disampaikan terkait program kerja dari Kedeputian Taplaikbs. “Kegiatan konsolidasi yang diselenggarakan selama dua hari pada dasarnya merupakan kegiatan awal yang saya pandang memiliki arti penting dan strategis dalam proses kegiatan Kedeputian Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan tahun 2018,yang nantinya akan menyampaikan tentang program kerja tahun 2018” ujar Agus Widjojo.

 

Selain itu dalam kegiatan ini juga disampaikan terkait evaluasi internal, evaluasi dampak mekanisme dan strategi nilai-nilai kebangsaan, serta fasilitator sebagai bahan perbaikan program kerja Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan tahun 2018.

Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. Arif Wachyunadi memberikan paparan seputar pengenalan lembaga di hari pertama Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVII, Selasa (20/2) di ruang NKRI Gd. Pancagatra Lemhannas RI. Sebanyak 100 orang peserta yang terdiri dari 38 orang anggota TNI (AD, AL, dan AU), 20 orang anggota Polri. 20 orang dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK), 1 orang dari Kejaksaan Agung, 2 orang anggota Legislatif, 11 orang anggota Organisasi Masyarakat, dan 2 orang dari Partai Politik. Tidak hanya dari dalam negeri, 7 orang peserta mancanegara juga masuk kedalam daftar nama peserta pendidikan, di antaranya berasal dari Sri Langka, Malaysia, Timor Leste, Zimbabwe, Nigeria, dan Singapura.


Arif dalam paparannya menyampaikan terkait sejarah berdirinya Lemhannas RI oleh Presiden pertama RI Soekarno pada tahun 1965, yang pada awalnya dikenal dengan Lembaga Pertahanan Nasional. Peserta juga diperkenalkan seputar visi, misi, kedudukan, tugas dan fungsi Lemhannas.


“Diperlukan keterampilan profesi, pengetahuan, kemudian kita juga harus mengetahui bagaimana konsesus dasar kepemimpinanan bangsa yang sekarang sedang kita ketahui bersama bahwa Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian geografi, demografi, nanti ada astagrata dan seterusnya. Nanti ada Ketahanan Idiologi, Politik, Ekonomi, dan Sosbud, dalam rangka untuk menembus ancaman gangguan, hambatan, dan tantangan dalam tujuan nasionalnya, kesimpulannya kita harus menjaga sumber kekayaan alam kita demografi dan geografi,” jelas Arif.


Agenda pengenalan kelembagaan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai struktur organisasi serta program kerja yang disampaikan langsung oleh masing-masing Kepala Biro yang menjabat. Acara ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab.

Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVII tahun ajaran 2018 Lemhannas RI secara resmi dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Ruang Dwiwarna Purwa, Lemhannas RI Selasa (20/2) pagi. Dalam sambutannya Agus Widjojo menyampaikan bahwa 100 orang peserta yang telah terpilih merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga peserta patut untuk bersyukur. Oleh karena itu, amanat dan kepercayaan negara yang diberikan kepada para peserta harus dapat dijalankan dengan niat yang tulus.


“Saya yakin para peserta yang telah memiliki kemampuan akademis dan latarbelakang pengalaman yang tidak diragukan lagi, tentu akan lebih arif dan bijaksana dalam mengikuti proses pembelajaran di lembaga ini. Para peserta yang terdiri dari berbagai unsur dengan latar belakang disiplin ilmu, memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan saling bertukar pengalaman satu sama lain,” kata Agus Widjojo.


Turut hadir pula dalam acara pembukaan, Menteri Pertahanan RI, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Staf Angkatan, Pimpinan Kementrian lembaga, para Atase Pertahanan  Perwakilan Negara Sahabat, Ketua Umum IKAL, Gubernur dan wakil gubernur IPDN, Komandan Sesbud TNI, Wakil Gubernur Lemhannas RI, Sestama Lemhannas RI, Para Deputi, Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji dan Tenaga Profesional.


Sebagai bentuk dibukanya PPRA LVII, dilakukan penyematan tanda peserta kepada perwakilan peserta oleh gubernur Lemhannas RI.

Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) mengadakan rapat persiapan Malam Keakraban di ruang Dewan Pengarah Gd. Pancagatra Lemhannas RI, Kamis (15/2), dalam rangka membahas penyelenggaraan HUT ke-40 dan Reuni Akbar tahun 2018. Berdasarkan keputusan Ketua Umum IKAL dan Program Kerja IKAL tahun 2017 malam keakraban akan digelar pada tanggal 28 Februari 2018 mendatang.

 

Dengan mengangkat tema Paguyuban Citra, acara Makrab nantinya akan dibuka secara langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dan Ketua Umum IKAL. Sebagai acara hiburan akan dimeriahkan dengan penampilan penyanyi Keroncong yang mempunyai kelebihan bisa bernyanyi dalam 24 bahasa di dunia, yakni Tuti Maryati. Tak hanya dari penampilan penyanyi Keroncong saja, tetapi juga akan ditampilkan tari-tari daerah, di antaranya Tari Enggang & Balian dari Kalimantan, Tari Topeng dari Indramayu, dan Tari Bubuka dari Jawa Barat. Serta yang tak kalah menarik yakni peragaan busana kain nusantara.

 

Sebanyak 300 tamu undangan yang akan hadir dalam acara malam keakraban IKAL tersebut.

KPK mengadakan sosialisasi penggunaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara berbasis elektronik (e-LHKPN), di ruang Syailendra Gd. Astagatra Lemhannas RI, Kamis (15/2). Kegiatan sosialisasi diikuti oleh pejabat struktural dan pegawai Lemhannas RI, dengan dibuka oleh Kepala Biro Umum Lemhannas RI Brigjen Pol Drs. Triyono Basuki Pujono, M.Si. Triyono mengungkapkan bahwa kegiatan sosialisasi ini sebagai bentuk penyampaian informasi terkait LHKPN kepada seluruh personel Lemhannas. “Sangat penting sekali acara hari ini karena menyangkut hal-hal yang merupakan suatu kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam peraturan KPK nomor 7 tahun 2016 perihal tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemerikasaan LKHPN,” ujar Triyono.

 

Materi sosialisasi yang di sampaikan secara langsung oleh Kasatgas Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Kunto Ariawan, yakni di antaranya terkait cara melaporkan harta kekayaan digunakan sebagai salah satu pencegahan korupsi, terkait dasar hukum, serta mekanisme pelaporan yang baru menggunakan e-LKHPN.

 

“Ada hal yang memotivasi untuk melakukan korupsi, Need (kebutuhan), Opportunity(kesempatan), Exposure (pengungkapan) dan Greed (keserakahan),” ungkap Kunto. Dalam hal ini setiap penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya untuk mencegah korupsi. Laporan harta kekayaan harus sesuai ketentuan yang berlaku, tepat waktu dan kelengkapan data.

 

Adapun dasar hukum yang mengatur mengenai laporan harta kekayaan UU No.28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, KEP KPK Nomor 07/KPK/2/2005 tentang cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan LHKPN, UU no.30 thn 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

 

Mekanisme yang digunakan dalam e-LHKPN semakin memudahkan dalam pelaporan harta kekayaan yakni karena berbasis elektronik yang dapat di akses melalui website www.elhkpn.kpk.go.id sehingga nantinya data yang di input oleh penyelenggara negara secara otomatis tersimpan dalam server di KPK.

 

Selasa (13/2) Kedeputian Pendidikan menggelar kegiatan peningkatan kapasitas (Konsolidasi) terkait kesiapan pelaksanaan pendidikan tahun 2018 yang berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 13-14 Februari 2018. Kegiatan dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Ruang Bhinneka Tunggal Ika Gd. Trigatra Lemhannas RI.

 

Konsolidasi dihadiri oleh Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, Tenaga Profesional, serta pejabat struktural Lemhannas RI. Acara dibuka dengan sambutan Gubernur Lemhannas RI yang menyampaikan betapa pentingnya kegiatan konsolidasi ini dalam rangka persiapan pendidikan yang sebentar lagi akan digelar. “Acara ini merupakan langkah awal sebagai upaya agar penyelenggaraan program pendidikan 2018 dapat mencapai target,dan sasaran sesuai seperti yang direncanakan dan kegiatan ini memiliki arti penting dalam proses pengajaran dan penyiapan kader-kader pemimpin  tingkat nasional yang akan mengikuti pendidikan tahun ini.” ujar Agus.

 

Tujuan diadakan konsolidasi program kerja kedeputian pendidikan sebagai bentuk sosialisasi petunjuk teknis kedeputian pendidikan, dan penyamaan persepsi semua aspek penyelenggara PPRA (Program Pendidikan Reguler Angkatan) LVII dan LVIII tahun 2018. Beberapa materi yang dibahas antara lain seputar evaluasi operasi pendidikan (OPSDIK) tahun 2017, penjelasan mekanisme pendidikan dan kesiapan pelaksanaan pendidikan tahun 2018.

 

Gubernur berharap dengan terlaksananya konsolidasi ini tidak hanya dipandang sebagai rutinitas kegiatan awal tahun saja, akan tetapi merupakan sarana dalam meningkatkan kualitas pendidikan dari tahun ketahun. “Oleh karena itu manfaatkanlah waktu selama 2 hari kedepan dengan sebaik baiknya sehingga dapat memahami dan mampu mempersiapkan diri secara professional dan proporsional dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan PPRA LVII dan LVIII. Sehingga konsolidasi ini dapat menyamakan persepsi para peserta terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan sehingga dapat berjalan dengan baik dan mencapai target sasaran yang sesuai dengan harapan,” ujar Agus Widjojo.

Bertempat di Ruang Dwi Warna Purwa, Gedung Pancagatra Lt. I, Lemhannas RI mengadakan imunisasi difteri bagi seluruh pejabat dan staf Lemhannas RI pada Selasa (13/2). Imunisasi tersebut diselenggarakan sebagai salah satu upaya pencegahan wabah difteri yang merebak di masyarakat.


Sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjangkit difteri, setiap orang harus melakukan tiga kali imunisasi difteri sebelum berumur 1 tahun. Lalu dilanjutkan dengan satu kali imunisasi  difteri saat berumur 2 tahun dan harus melakukan imunisasi difteri hingga lima kali saat mencapai usia 5 tahun.


Imunisasi tersebut masih berlanjut di sekolah dasar yaitu saat kelas 1 SD mendapatkan satu kali imunisasi dan kemudian dua kali imunisasi lagi hingga kelas 5 SD. Jika seseorang belum melakukan delapan kali imunisasi difteri hingga kelas 5 SD, dianjurkan untuk segera melakukan imunisasi difteri di puskesmas atau rumah sakit terdekat.


Khusus untuk daerah yang berstatus rawan difteri, maka seluruh anak yang berusia 1 hingga 19 tahun harus menambah tiga kali imunisasi difteri dengan interval dengan pola 0-1-6 yaitu imunisasi yang dilakukan bulan ini, satu bulan kemudian dan terakhir enam bulan kemudian.
Dalam menyelenggarakan acara imunisasi ini, Lemhannas RI bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Matraman, Jakarta Timur. Imunisasi ini digelar selama dua hari hingga Rabu (14/2) esok.

Sebelum Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVII dan LVIII dimulai, calon peserta yang berasal dari negara sahabat melakukan kunjungan ke Provinsi Jawa Timur, khususnya Surabaya dan Malang.


Kunjungan yang diagendakan selama enam hari (12 – 17 Februari 2018) tersebut dalam rangka pengenalan budaya lokal, sebagai bagian dari program rencana kerja dan anggaran Biro Kerja Sama Lemhannas RI.

 
Dengan didampingi langsung oleh Kepala Biro Kerja Sama Laksma TNI Budi Setiawan, S.T., dan Taji Muda Bidang Sosbud Kolonel Adm Matheus Eko Herry, sebanyak 13 orang calon peserta PPRA LVII dan LVIII yang berasal dari 11 negara, yakni Australia, Bangladesh, Fiji, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Saudi Arabia, Singapura, Sri Lanka, Timor Leste, dan Zimbabwe melakukan kunjungan ke beberapa lokasi strategis.


Diantaranya melakukan dialog bersama dengan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, S.H., M.Hum., dilanjutkan dengan kunjungan ke PT. PAL, kemudian berkunjung ke Lantamal V Surabaya. Sedangkan untuk agenda di Kota Malang yakni bertemu dengan Danlanud Abdul Rachman Saleh, kemudian melakukan dialog dengan Walikota Malang Ir. H. Mochamad Anton, serta bertemu dengan Direktur PT. Pindad.


Disamping agenda diskusi bersama narasumber, calon peserta juga melakukan kunjungan ke beberapa objek budaya lokal, diantaranya jembatan Suramadu, melihat kegiatan di Sanggar Batik Butik Athaya, Monumen Tugu Pahlawan, House of Sampoerna, Monkansel, dan berwisata di Argo Wisata Madu serta Argo Wisata Batu.

Sharing Academic Forum Berbagi Ilmu (FBI) yang diadakan di ruang Kresna Gd. Astagatra Lemhannas RI, Senin (12/2) pagi dihadiri oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, didampingi oleh Wakil Gubernur, dan Sestama. Kegiatan tersebut dalam rangka mendiskusikan pembentukan FBI yang bertujuan meningkatkan kapasitas (capacity building) intelektual jajaran Lemhannas RI. Disamping itu untuk memberikan forum wacana bagi perumusan pemecahan masala nyata kebangasaa dan kemasyarakatan yang memerlukan solusi jangka pendek sampai menengah. Diharapkan pula forum tersebut dapat difungsikan untuk menghasilkan quick response.


“Organisasi harus menyesuaikan dengan perkembangan waktu, untuk menjaga kesegaran organisasi melalui regenerasi/kaderisasi. Hal tersebut melalui dimensi usia, tetapi ada juga yang dimensi kebutuhan kualitatif, yaitu apabila dinilai masih memiliki kualitatif masih bisa dipertimbangkan,” ujar Agus Widjojo kepada para peserta sharing academy yang terdiri dari para Tajar, Taji, dan Taprof.


Dengan terbentuknya forum berbagi ilmu tersebut diharapkan mampu memecahkan kebuntuan dalam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa. Selain itu outcome yang ingin dicapai yakni memberi sumbangan bagi pembagunan bangsa, serta berkontribusi untuk memperlancar penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Hasil atau tujuan pendukung yang diharapkan melalui forum ini untuk menghasilkan quick response, serta sebagai sarana pengambilan bahan dalam bank kajian untuk mengisi kebutuhan publikassi di luar dan di dalam Lemhannas.


Menurut Taprof Bidang SKA dan Tannas Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A. mengatakan bahwa pembentukan forum semacam FBI ini sangat baik untuk meningkatkan ilmu pengetahuan para anggotanya. Namun Prof. Dadan beranggapan bahwa sulit untuk mengkombinasikan antara meningkatkan capacity building dan quick response. “Kalau kita berbicara mau meningkatkan capacity building itu memang bisa schedule dan bisa juga tematik. Tapi kalau quick response itu unstructured, unschedule, dan kita tidak tahu temanya. Dua hal ini adalah sangat sulit mengkombinasikan,” ujar Prof. Dadan.

 
Agus Widjojo mengatakan bahwa kedua hal tersebut tidak harus difikirkan secara kaku, namun yang lebih diutamakan adalah quick response. “Mungkin kita tidak perlu terlalu kaku untuk memecahkan antara keduanya. Ini bisa menjadi satu, dan yang kita utamakan adalah quick response, untuk merespon keadaan saat ini," ujar Agus Widjojo.

Pada Jumat (9/1), Lemhannas RI menerima kedatangan Tim Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam rangka menghadiri rapat evaluasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi. Rapat yang diselenggarakan di ruang Nusantara II, Gd.Trigatra Lemhannas RI dipimpin oleh Inspektur Brigjen Pol Immanuel Larosa dalam hal mewakili Sestama Lemhannas RI yang pada saat itu berhalangan hadir. Ketua Tim KemenPAN-RB yakni Ronald Andrea Annas hadir sebagai pembicara utama, menjelaskan terkait pentingnya evaluasi kinerja di lingkungan Lemhannas.


Beberapa poin penting yang disampaikan oleh Ronald dalam paparannya antara lain perlu adanya manajemen perubahan dengan menyusun roadmap RB, memiliki quick win yang terkait dengan kurikulum pendidikan reguler PPRA, serta membuat laboraturium pengukuran ketahanan nasional (labkurtannas) yang dapat dijadikan benchmarking atau pembanding dan pusat data bagi instansi lain, serta bisa menunjuk agent of change.


Sedangkan rekomendasi yang bisa digunakan adalah dengan terus menginternalisasikan budaya kerja secara terus menerus di seluruh organisasi, dan meningkatkan peran serta agent of change sebagai penggerak reformasi birokrasi di masing-masing unit kerja. Lebih lanjut Ia menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan. Menurutnya akan menjadi lebih baik jika sudah dilakukan identifikasi, analisis dan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, serta memiliki SOP terkait penyusunan peraturan gubernur terus melakukan penyempurnaan terhadap penyusunan produk hukum.


Selain itu perlu dilakukan penataan dan penguatan organisasi dengan menyelesaikan proses reorganisasi yang sedang dilakukan, dan memastikan bahwa reorganisasi yang dilakukan juga mampu menetapkan ukuran-ukuran kinerja yang baik. Kemudian terkait penguatan pengawasan, dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk penanganan kebijakan pengawasan yang sudah ada, melakukan pembinaan kepada unit eselon 1 untuk diajukan sebagai unit kerja menuju WBK dan WBBM serta meningkatkan kapabilitas APIP (dalam hal ini Inspektorat).