LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI

Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni 2018 dilaksanakan di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta dan dipimpin secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dalam pidatonya Jokowi mengajak  peserta upacara kembali mengingat masa-masa perjuangan para pendiri bangsa (founding fathers) yang untuk pertama kalinya Pancasila diuraikan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945 melalui perenungan, pergulatan pemikiran dan kejernihan batin.


“Para pendiri bangsa dari berbagai kelompok, golongan dan latar belakang duduk bersama untuk menetapkan Pancasila sebagai pemersatu segala perbedaan. Pancasila berperan sebagai falsafah dan dasar negara yang kokoh, yang menjadi fondasi dibangunnya Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” kata Jokowi. Semangat lahirnya Pancasila yang telah melalui serangkaian proses besar, patut untuk terus diingat dan diilhami oleh segenap bangsa Indonesia.
    

Indonesia sebagai negara dengan tingkat kemajemukan yang tinggi, semangat persatuan, lanjut Jokowi menjadi pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Kita harus terus menerus bersatu memperkokoh semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus bersatu dalam upaya kita untuk menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang besar dan bangsa pemimpin,” ujarnya.


Dalam menghadapi arus globalisasi yang datang dari luar, seringkali perubahan yang terjadi selalu dibayang-bayangi oleh resiko intoleransi, ketidak-bersatuan bahkan perpecahan di masyarakat. Oleh karena itu Jokowi mengajak seluruh komponen bangsa untuk berbagi pengalaman dalam berbhinneka tunggal ika, bertoleransi dan membangun kebersamaan. “Saatnya kita berbagi pengalaman dalam mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila untuk ikut melaksanakan keterlibatan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” jelas Jokowi dalam pidatonya.


Dalam kesempatan itu pula Jokowi menghimbau para tokoh agama, politisi, jajaran aparat pemerintah, anggota TNI Polri, hingga para pekerja dan pelaku ekonomi untuk mengamalkan semangat bersatu, berbagi, dan berprestasi dalam kehidupan sehari-hari.

Menteri Pertahanan Australia, Senator Marise Payne, berkesempatan memberikan ceramah di Lemhannas RI, di sela kunjungannya yang padat ke Indonesia, Rabu (6/6). Bertempat di Auditorium Gadjah Mada, Gd. Pancagatra Lt. 3, Senator Payne menyatakan pandangannya tentang stabilitas keamanan kawasan yang perlu dipelihara bersama oleh semua negara di kawasan dengan tajuk ceramah “Australia’s Perspective on Security Development in The Indo Pacific and Australia Govt Responses Across the Area of Foreign, Defense, and Security Policy”.

 

“Stabilitas keamanan kawasan itu tidak gratis dan bukan sebuah kebetulan. Stabilitas keamanan dan kemakmuran kawasan adalah upaya terus-menerus yang harus dilakukan oleh semua negara, bersama-sama, dengan memperkuat arsitektur keamanan regional,” ungkap Payne di depan para staf dan peserta pendidikan Lemhannas RI, serta perwakilan tamu undangan dari beberapa institusi seperti Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Universitas Pertahanan Indonesia, Prodi Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, CSIS, dan Ikahan (Ikatan Alumni Pertahanan Indonesia Australia).

 

Australia dengan konsep kawasan Indo Pasifik-nya mempromosikan pentingnya penguatan stabilitas kawasan untuk pencapaian kepentingan bersama. Negara-negara di kawasan harus menyadari bahwa kawasan yang kuat memerlukan kerja sama yang kuat pula. Perlu komitmen bersama untuk menjaga transparansi di kawasan untuk menciptakan rules-based order, tatanan yang berdasarkan aturan dan norma bersama. Kawasan Indo Pasifik, dengan ASEAN sebagai sentral telah memiliki sejumlah kerangka multilateral dan norma yang memungkinkan untuk mencapai hal tersebut, seperti pelaksanaan ASEAN Defense Minister’s Meeting Plus (ADMM).

 

Selain berbicara tentang stabilitas kawasan, Senator Payne juga menyinggung tentang hubungan bilateral Indonesia-Australia yang sekarang ini disebutnya sebagai masa produktif. Sejumlah kerja sama pertahanan-keamanan telah disepakati seperti adanya latihan bersama, kerja sama dalam kontra terorisme, promosi stabilitas kawasan, dan kerja sama dalam keamanan maritim mengingat kedua negara mempunyai perbatasan garis pantai yang cukup panjang.

 

Dalam kesempatan ini, selain dihadiri oleh sejumlah pejabat Lemhannas RI seperti Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito,  dan Sekretaris Utama Komjen Pol Mochamad Iriawan; Duta Besar Australia untuk Indonesia Gary Quinland juga tampak dalam kegiatan ini. 

 

 

Setelah cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 H, Senin (22/6), Lemhannas RI menggelar kegiatan halalbihalal yang diikuti oleh seluruh pejabat struktural Lemhannas RI, Ketua Umum IKAL dan perwakilannya, tenaga ahli pengajar, tenaga ahli pengkaji, tenaga profesional, peserta PPRA LVII dan PPRA LVIII, dan segenap pegawai Lemhannas.

 

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam kegiatan tersebut menyampaikan, bahwa dengan halalbhalal umat Islam melebur kesalahannya melalui berbagi maaf tanpa sekat yang membatasi. Halalbihalal sendiri merupakan momen yang tepat untuk memperbaharui dan mempererat kebersamaan serta persaudaraan.

 

“Makna yang dapat kita petik antara lain pembersihan diri dari kesalahan, pembersihan hati dari rasa benci, dan memupuk kepedulian serta kebersamaan. Dalam konteks motivasi dan kinerja, momen halalbihalal menjadi dasar terbangunnya akhlak moral dan kebersamaan untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara dengan menjawab berbagai tantangan tugas maupun tanggung jawab Lemhannas RI ke depan,” demikian ungkap Agus Widjojo.

 

Halalbihalal merupakan tradisi yang lahir di Indonesia yang dilaksanakan setelah pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi, menjaga harmoni masyarakat, dan juga rekonsiliasi. Kegiatan halalbihalal terinspirasi dengan tradisi yang diselenggarakan oleh Sultan Mangkunegara I (Keraton Surakarta) yang mengadakan pertemuan silaturahmi antara raja dan para pegawai istana setelah perayaan Idul Fitri. Di masa awal kemerdekaan pun Presiden RI Soekarno menyelenggarakannya untuk bersama-sama saling memaafkan. Kegiatan ini diberi nama halalbihalal dan tradisi ini pun kemudian diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia hingga kini. Usai bersalaman yang dilanjutkan dengan ramah tamah oleh seluruh peserta halal bihalal. (END)

 

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla secara resmi membuka Program Penguatan Kapasitas Pemimpin Indonesia "System Leadership for Innovation 4.0" yang digelar di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (7/6) pagi. Program ini oleh Presiden Joko Widodo dirancang sebagai sebuah roadmap (peta jalan) pemerintah dalam mempersiapkan para pemimpin bangsa untuk menghadapi era revolusi ke empat yakni Revolusi Industri 4.0. "Semua zaman mempunyai ciri sendiri-sendiri yang kita sebut perubahan, atau revolusi. Semua bangsa mempunyai rencana bagaimana memajukan bangsanya, begitupun Indonesia mempunyai ciri sendiri dalam memajukan bangsa," ujar Jusuf Kalla dalam sambutannya.

 

Menurut JK, sejak empat tahun terakhir Presiden mendorong pemerintah dalam hal Revolusi Mental, dan sejak dua bulan yang lalu roadmap Revolusi Industri 4.0 diluncurkan Presiden Jokowi. Hendaknya roadmap tersebut dijadikan pedoman oleh seluruh kementerian/lembaga di beberapa industri. “Hal itu dibutuhkan pengetahuan, para menteri dan teman lain di tingkat pemerintahan, maka diskusi dan pertemuan ini yang disebutkan oleh Kemenkomaritim, Lemhannas dan Kemenristekdikti serta UID, tentu ini akan membuka pikiran kita bagaimana menjalankan semuanya,” ujar Jusuf Kalla. JK juga mengatakan bahwa perubahan memiliki dampak positif dan negatif, dimana sistem industri menjadi lebih otomatisasi, robotic dan tentunya setiap persiangan selalu dimenangkan oleh produksi dengan kualitas yang lebih baik.

 

Pada dasarnya dibalik setiap perubahan yang terjadi selalu ada sosok pemimpin sebagai leading sector dari perubahan tersebut. Oleh karena itu program ini sebagai bentuk penguatan kapasitas, baik bagi para Menteri maupun Pemimpin pada tingkat pemerintahan dalam menyikapi berbagai tantangan yang ditimbulkan akibat Revolusi Industri 4.0 terhadap peradaban bangsa. “Program penguatan kapasitas pemimpin merupakan program nasional yang sangat penting dan tepat waktu untuk membekali pemimpin Indonesia,” ujar Muhamad Nasir sebagai Koordinator kegiatan.

 

Revolusi Industri 4.0 atau yang dikenal dengan era cyber fisical system, termasuk di dalamnya ekonomi digital, internet of things, robotic, big data, artificial intelligent, telah memunculkan teknologi yang memfasilitasi perkembangan inovasi. Menurutnya Indonesia perlu melakukan transformasi yang lebih cepat, dengan menciptakan figur para pemimpin yang dapat mempercepat proses perubahan.

 

Melalui program Making Indonesia 4.0 inilah diharapkan mampu mencetak pemimpin Indonesia yang bisa menjadi Pemenang yang secara bersama-sama melakukan rekayasa perkembangan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Menginjakkan kaki di era revolusi industri ke empat ini, sudah sewajarnya seorang pemimpin wajib memiliki keterampilan dalam mengelola perubahan diverbal, melek teknologi dan memiliki rasa kemanusiaan. “Bekerja hendaknya menjadi proses inspiratif dan dapat menjadikan generasi bangsa Indonesia untuk berdiri sejajar dan berjalan besama bahkan menjadi pemenang,” ujar M.Nasir.

 

Dalam kegiatan ini menghadirkan seorang pembicara yakni Senior Lecturer MIT Sloan School of Management Peter M Senge, yang dalam metode pelatihannya menggunakan teori U dan system thinking. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kemampuan bagi para pemimpin Indonesia untuk mengeksplorasi dan menyikapi secara positif berbagai kemungkinan di masa depan. Program yang merupakan gabungan antara Kemenkomaritim, Kemenristekdikti, dan Lemhannas RI serta United In Diversity sebagai pelaksana harian, diikuti oleh 700 orang peserta yang terdiri dari pemimpin dari instansi pemerintahan pusat dan daerah, sektor swasta dan industri, tenaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, kalangan akademisi, dan mahasiswa dari seluruh Indonesia.

Lemhannas RI menyelenggarakan peringatan Nuzulul Quran dengan mengangkat tema "Dengan Peringatan Nuzulul Quran Kita Jadikan Al Quran Sebagai Pedoman dan Pegangan Hidup dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara"  di Ruang Gajah Mada (4/6).

Peringatan Nuzulul Quran diawali dengan pembacaan ayat suci Alquran oleh  Ruslizar  anggota Kedeputian Taplai Lemhannas RI dan sari tilawah oleh Fitria  anggota Bag TU Biro Umum Settama  Lemhannas RI. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan ketua umum IKAL, perwakilan peserta PPRA LVII dan LVIII, segenap pejabat struktural, pegawai, dan perwakilan Perista Lemhannas RI.

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo pada saat pembukaan kegiatan menyampaikan, peringatan Nuzulul Quran merupakan momen yang penting, sebab Al Quran merupakan panduan bagi seluruh umat manusia, baik hubungannya kepada Allah SWT, maupun kepada sesama.


"Al Quran menyuruh kita untuk menjaga toleransi antar umat yang memiliki beragam latar belakang baik suku, agama, ras, maupun golongan, agar tidak tercerai-berai. Sebagai bangsa yang satu, bangsa yang beragama, kita juga diminta untuk menjaga nama baik agama," kata Agus Widjojo. Selain itu, Agus Widjojo juga menyampaikan, terdapat banyak hikmah dalam bulan Ramadhan, segala kegiatan yang dilakukan bernilai ibadah, untuk itu diharapkan semua umat muslim dapat menjalankan ibadah dengan baik.

Hadir sebagai penceramah yaitu K. H. Muhammad Cholil Nafis, Lc. M.A., Ph.D. Selain berprofesi seagai dosen, Cholil Nafis saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU), Ketua Bid. Keagamaan International Conference of Islamic Scholars (ICIS), serta Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat.  

"Al Quran merupakan panduan bagi segenap manusia. Salah satu tandanya yaitu Islam adalah agama yang mengakomodir segenap manusia dengan berbagai latar belakang sebagaimana yang tercantum dalam Al Quran yaitu surah An Nas," kata  pria yang lahir di Sampang pada Juni 1975 ini.

Menyikapi perkembangan terkini, Cholil Nafis menyebutkan bahwa umat muslim harus memahami Al Quran secara seutuhnya, tidak separuh-separuh.  "Seorang muslim tak hanya cukup menjadi baik, tetapi juga harus muslih (shalih), baik, reformis, semua didasarkan pada 'Iqra', pada intelektualitas," ujar pria yang bekerja juga bekerja sebagai dosen ini. Akan tetapi, pemimpin yang memiliki pengetahuan dan intelektualitas tanpa didasari dengan kesadaran bahwa Allah SWT yang menciptakan segenenap makhluk yang ada dunia, hanya akan menjadikan pemimpin tersebut sombong. “ ‘Iqra’ tanpa ‘bismi rabbikal-ladzii khalaq’, intelektualitas tanpa kesadaran bahwa Allah SWT adalah Maha Pencipta akan membuat seseorang pemimpin menjadi angkuh dan sombong, merasa paling benar,” kata pria yang menamatkan program doktoralnya di University of Malaya, Malaysia pada 2013 ini.

Menyikapi kondisi terkini terkait aksi bom bunuh diri, Cholil Nafis sangat menyayangkan tindakan tersebut. "Yang dibutuhkan Islam bukan orang yang berani mati, tetapi berani hidup, hidup dengan karyanya, dengan manfaat yang diberikan kepada umat. Saat ini kita dihadapkan oleh pemahaman yang tidak komprehensif terhadap agama, diambil sepotong-potong," kata Cholil Nafis.

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo memberikan pengarahan terkait Kertas Karya Perseorangan (Taskap) kepada para Tajar, Taji dan Taprof Lemhannas RI di ruang Pancasila gd. Trigatra Lemhannas RI, Rabu (30/5). Dalam pertemuan tersebut Agus Widjojo ingin melihat perkembangan sejauh mana proses pendampingan selama bimbingan taskap oleh para tutor, karena Ia mengaku menerima beberapa keluhan dari para peserta PPRA yang menemui beberapa kendala selama melakukan bimbingan taskap dengan para tutor. “Ada hal-hal yang sifatnya klasik, ada pembimbing yang berbeda dalam cara membimbing dan isinya, yang belum mencerminkan kebelumpahaman terhadap sesuatu. Misalnya Term of Reference (TOR) yang hanya bersifat deskriptif saja tetapi tidak ada persoalan yang mengerucut untuk dipecahkan permasalahannya oleh peserta, sehingga peserta bingung,” ujarnya.

 


Agus Widjojo melanjutkan, disamping itu terdapat keluhan mengenai banyaknya tutor yang memberikan koreksi bukan kepada hal-hal yang bersifat substansi, melainkan cenderung pada struktur penulisan Taskap itu sendiri. Padahal Gubernur selalu menekankan bahwa penulisan Taskap harus selalu dipusatkan pada hal-hal yang bersifat analisis, daya kritis dan substansi (isi). “Taskap itu seperti obrolan dalam bentuk tulisan, yang saya kawatirkan terbesar, penilai tidak bisa menilai alur pikir dan daya kritis peserta, tapi kepada format tulis,” jelasnya.

 


Kendala utama yang kerap ditemui di lapangan pada saat pendampingan Taskap berjalan yakni tutor yang ditunjuk untuk mendampingi peserta dalam penulisan judul Taskap, seringkali tidak sesuai dengan bidang yang dikuasai. Permasalahan tersebut sangat kompleks, karena penunjukkan tutor bagi pendaping peserta dilakukan sebelum peserta menentukan topik/tema Taskap. Beberapa masukan dilontarkan dari para Tajar, Taji dan Taprof terkait persoalan yang dibahas, seperti yang disampaikan oleh Taprof Bidang Tannas dan Geostrategi, Mayjen TNI (Purn) Ir. Sary Sutaat, Ia mengatakan bahwa apabila tutor yang mendampingi peserta tidak membidangi masalah yang diangkat dalam judul Taskap, alangkah baiknya bila tutor tersebut bersedia untuk berkonsultasi dengan tutor lainnya yang berkompeten dalam bidang tersebut. “Misalnya ada peserta yang menulis tidak sesuai dengan keahlian kita, kan di Lemhannas ini banyak Tajar, Taji dan Taprof yang punya keahlian, disamping konsultasi dengan saya, coba peserta tanya dengan bapak ini (tutor lain yang berkompeten di bidang tersebut), bisa juga tutor yang berkonsultasi,” ungkapnya.

 


Agus Widjojo berpesan kepada para Tajar, Taji, dan Taprof agar mampu menyesuaikan dengan kondisi para peserta pendidikan dengan cara mendidik cara berpikir peserta secara logis dan halus, serta memberikan pelayanan bimbingan secara maksimal. “Buka hati dan pikiran kita untuk memberikan pelayanan kepada peserta, diingatkan, dibimbing. Tutor harus bisa menukik pada situasi peserta, tidak bisa semua disamaratakan, harus menyesuaikan dengan kondisi peserta, penanganannya perlu berbeda, dan harus dikemas sesuai dengan peserta, jelas gubernur.

Lemhannas RI adakan Roundtable Discussion (RTD) kajian jangka panjang berjudul Antisipasi Dampak Urbanisasi Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan dalam rangka Ketahanan Nasional (8/5). Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Ruang Krishna, Gedung Astagatra, Lemhannas RI. Diskusi menghadirkan empat narasumber yaitu Sonny Harry B. Harmadi (Kepala Lembaga Demografi FEB UI), Kabaharkam Polri Komjen Pol. Drs. Moechgiyarto, S.H., M.Hum. yang diwakili oleh Direktur Kabaharkam Polri, Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenaker Bambang Satrio Lelono, dan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Ir. Diah Indrajati, M.Sc.

 


Menurut UNFPA (2014), pertumbuhan penduduk perkotaan di negara-negara Asia Pasifik umumnya lebih banyak disebabkan oleh pertambahan alamiah (natural increase)—yaitu pertumbuhan karena adanya selisih antara jumlah kelahiran dan jumlah kematian. Meski demikian, kecepatan dan ukuran pertumbuhan perkotaan di wilayah ini sangat bervariasi antar wilayah. Terkait dengan berbagai masalah yang ada akibat urbanisasi, Bambang Satrio Lelono mengungkapkan bahwa perpindahan penduduk dari kota kecil ke kota besar atau yang disebut dengan urbanisasi terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu untuk mencari pekerjaan, kurangnya infrastruktur fasilitas di kota kecil, dan rendahnya pendapatan. Saat ini, dari 128,06 juta penduduk Indonesia, jelas Bambang, 7,04 juta orang adalah pengangguran. Penggangguran tersebut didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SMK yaitu sebesar 11,41 persen.

 


Selain itu, Indonesia saat ini juga menghadapi beberapa isu ketenagakerjaan yaitu kualitas/kompetensi calon tenaga kerja/tenaga kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan pengguna/industri, penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran, adanya tenaga kerja migran Indonesia, penerapan norma-norma ketenagakerjaan, penerapan hubungan industrial untuk penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan kesejahteraan pekerja, serta pengendalian tenaga kerja asing.

 


Menurut Sonny Harry B. Harmadi, Kepala Lembaga Demorafi FEB UI menyebutkan bahwa dalam sejarah kehidupan peradaban manusia, untuk pertama kalinya terjadi gelombang urbanisasi terbesar di tahun 2008. “Pada saat itu, lebih dari setengah penduduk dunia tinggal di kota menengah dan kota-kota besar. Menjelang tahun 2030, angka ini diramalkan akan semakin membengkak menjadi hampir 5 milyar jiwa, sebagian besar tinggal di benua Afrika dan Asia. Sementara itu, kota-kota yang berskala mega-city menjadi pusat perhatian publik yang memperlihatkan pertumbuhan kota-kota baru berskala kecil maupun menengah, sebagai respons atas besarnya perubahan yang terjadi, meski dianggap memiliki sedikit sumber daya,” kata Sonny. Urbanisasi, menurut Baharkam POLRI, memiliki efek yang negatif terhadap Kamtibmas di desa yang ditinggalkan maupun di kota yang dituju. Efek negatif bagi desa yang ditinggalkan adalah kekurangan tenaga kerja, perilaku yang tidak sesuai dengan norma setempat, hilangnya penduduk yang berkualitas, kesulitan dalam mencari tenaga terdidik sebagai tenaga penggerak pembangunan dan terhambatnya pemangunan di desa.

 


Ir. Diah Indrajati, M.Sc., dari Dirjen Bina Pembangunnan Daerah Kemendagri menyebutkan bahwa pembangunan desa dan kawsan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Perkembangan jumlah desa di Indonesia meningkat pesat, dari 72.944 pada tahun 2012 menjadi 74.093 pada tahun 2014. “Jumlah desa di Indonesia meningkat pesat, sayangnya tidak diikuti oleh  peningkatan kesejahteraan masyarakat. keterisolasian wilayah karena keterbatasan akses, baik transportasi, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, maupun permukiman, terutama di desa-desa di kawasan perbatasan, daerah tertingal, dan pulau-pulau kecil terluar, menjadi penyebab tingginya tingkat kemiskinan di desa,” kata Diah Indrajati.

Lemhannas RI selalu terbuka bagi seluruh instansi maupun organisasi masyarakat yang ingin menjalin kerja sama terkait pendidikan dan pelatihan seputar wawasan kebangsaan, seperti baru-baru ini Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menerima kedatangan dari Asosiasi Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (ASDEKSI), di Ruang Tamu Gubernur Gd. Trigatra Lemhannas RI, (25/5) siang. ASDEKSI sendiri merupakan forum berkumpulnya seluruh Sekretaris DPRD Kabupatn/Kota, yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab dalam hal pengelolaan anggaran bagi Bupati maupun Walikota yang ada di 305 kabupaten/kota se-Indonesia. “Kami orang birokrasi ditugaskan oleh Bupati/Walikota di lembaga politik, kami sama-sama eselon IIB. Jadi kami spesialis, mengelola keuangan, memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pimpinan dan anggota dewan yang latar belakangnya partai politik,” jelas perwakilan ASDEKSI.


Kunjungan ASDEKSI dalam rangka menjalin kerja sama terkait pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Lemhannas Ri bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagai Sekretaris Dewan, tentunya para anggota ASDEKSI memiliki tanggung jawab besar dalam hal mengelola keuangan daerah, serta memberikan pelayanan yang prima dan menjadi jembatan penghubung antar lembaga eksekutif (Pemda) dan legislatif (DPRD). “Kami ingin memberikan sosialisasi, pendalaman materi, peningkatan SDM karena aturan selalu berubah dan kami harus bisa mengikuti dinamika, sehingga diharapkan kami dalam bertugas bisa memberikan pelayanan prima karena sudah diberi kepercayaan oleh Bupati/Walikota,” jelas perwakilan ASDEKSI.


Perwakilan ASDEKSI berharap agar pertemuan hari ini dengan Gubernur Lemhannas RI membuahkan hasil dan dapat ditindaklanjuti, agar para anggotanya dapat segera mengikuti pelatihan yang diselenggarakan di Lemhannas RI terkait dengan pelatihan wawasan kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar kebangsaan, atau yang dikenal dengan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Taplai).


Agus Widjojo menyambut baik kehadiran para anggota ASDEKSI dan menjelaskan terkait tiga fungsi utama lembaga think tank nya Presiden ini. Pada kesempatan tersebut pula dalam rangka mengundang Gubernur untuk menjadi narasumber dalam kegiatan Workshop Nasional yakni event yang rutin diselenggarakan oleh ASDEKSI setiap dua bulan sekali, yang diikuti oleh kurang lebih 750 orang peserta yang terdiri dari seluruh Sekretaris Dewan, Kepala Bagian, Kasubbag beserta Staf dari seluruh Indonesia.

Di hadapan para peserta PPRA LVIII, Menteri Sekretaris Negara RI, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc. memaparkan pentingnya kesiapan diri menyongsong Revolusi Industri 4.0 yang sudah ada di depan mata. Ia memberikan ceramah berjudul “Sistem Manajemen Nasional dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” kepada peserta PPRA LVIII di Ruang Bhnneka Tunggal Ika Gedung Pancagatra Timur Lt. 3 Lemhannas RI (24/5).


Mengawali ceramahnya, Pratikno mengutip Lord Emerich Edward Dalberg “All power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely” yang diartikan semua kekuasaan cenderung melakukan korupsi dan kekuasaan absolut sudah pasti korup. Perubahan sistem manajmenn nasional dilakukan di Indonesia selama empat kali, pada amandemen pertama yaitu 19 Oktober 1999, amandemen kedua yaitu 18 Agustus 2000, amandemen ketiga yaitu 10 Novemberr 2001, dan yang keempat yaitu 10 Agustus 2002.


Sebelum reformasi 1998, pembagian kekuasaan (dispersi kekuassan) ketatanegaraan pusat terdiri lembaga tertinggi negara yaitu MPR RI, membawahi lembaga tinggi negara (DPR RI, DPA RI, Presiden RI, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan RI). Saat ini, lembaga tertinggi negara dihapus dan diganti menjadi lembaga tinggi negara. Dalam hal kebebasan politik, sebelum 1998, kebebasan berpendapat dan berpolitik baik di publik maupun di media massa sangat dibatasi, sementara itu pasca reformasi 1998 hingga saat ini, kebebasan berpendapat dan berpolitik dilakukan dengan sebebas-bebasnyak. Akan tetapi, kebebasan tersebut seringkali tidak dikuti oleh rasa tanggung jawab, sehingga menghasilkan pemberitaan yang tidak berimbang, bahkan seringkali muncul hoax di masyarakat umum.


“Kebabasan politik saat ini juga didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi, secara positif teknologi dapat menghasilkan berita yang up to date dan berpengaruh terhadap besarnya peran opini publik terhadap keputusan pemerintah,” kata Pratikno. Selain itu, Pratikno juga menyebutkan bahwa kebebasan politik yang perkembangan teknologi juga memiliki pengaruh negatif terhadap perkembangan informasi di Indonesia.


Terkait dengan pesatnya perkembangan teknologi terkini, Pratikno mengajak kepada seluruh peserta agar mampu mengadaptasi perkembangan tersebut melalui pemahaman atas Revolusi Industri 4.0. Ia menjelaskan jika dibandingkan dengan revolusi industri satu, dua dan tiga, ternyata itu begitu lambat sampai ke masyarakat. Namun dengan revolusi industri 4.0, hal itu begitu cepat karena didukung digitalisasi dan teknologi. Di akhir kesempatan, ia menekankan agar para peserta PPRA LVIII sebagai calon pimpinan masa depan Indonesia dapat mengoptimalkan revolusi industri 4.0 ini.

Kedeputian Pengkajian Strategis kembali menggelar Round Table Discussion (RTD) atau Diskusi Meja Bundar pada Kamis (24/5) pagi, selama kurang lebih empat jam di ruang Kresna Gd. Astagatra Lemhannas RI. Kali ini mengangkat topik hangat dari bidang ekonomi yakni "Akselerasi Transformasi Ekonomi berbasis Manufaktur guna Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing dalam rangka Ketahanan Nasional".

 

Dengan dipimpin langsung oleh seorang moderator Taprof Bidang Ekonomi Lemhannas RI Ending Fadjar, S.E., M.A., kegiatan diskusi berlangsung menarik karena mampu menghadirkan berbagai masukan-masukan bermanfaat bagi tim perumus terkait topik yang diangkat. Masukan tersebut tentunya dapat diperoleh melalui informasi dari paparan yang disampaikan oleh keempat narasumber, di antaranya Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Noorsaman, serta Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Amalia Adininggar Widyasanti.


Kegiatan RTD dibuka secara resmi oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dengan didampingi oleh Wagub Marsdya TNI Bagus Puruhito beserta Sestama Komjen Pol. M Iriawan. Pemilihan tema oleh tim pemurus dilatarbelakangi oleh masih relatif rendahnya jumlah industri berbasis manufaktur yang ada di Indonesia, sedangkan didominasi oleh industri komoditi.

 

Airlangga sebagai narasumber utama mengungkapkan bahwa sering terjadi kekeliruan terhadap persepsi masyarakat terkait kontribusi manufaktur Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (GDP). “Indonesia persepsinya keliru, negara industri itu banch marknya 17 persen dari GDP. Posisi manufaktur kita diatas 17 persen terhadap GDP, kita masuk ranking nomor empat di dunia, setelah Korea, China dan Jerman kemudian Indonesia,” jelasnya.


Sistem ekonomi Indonesia berorientasi dalam negeri, berbeda dengan negara seperti Singapura dan Vietnam yang berorientasi pada ekspor. Industri Indonesia diarahkan pada substitusi impor dimana akan mengurangi devisa, kemudian dilakukan pendalaman struktur, pengurangan import bahan baku penolong, serta orientasi ekspor dengan target ekspor 10 persen dari GDP.


Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2018 sebesar 5,06 persen, dan angka ini tergolong tinggi untuk standar dunia, dan pertumbuhan sektor industri relatif stabil diatas angka 5 persen. “Ini yang sering buat pemerintah di kritik, karena tidak sesuai dengan janji 7 persen, karena dunia arahnya slowing down. Pertumbuhan sektor industri relatif stabil, tapi kita punya industri yang tidak lemah, yaitu industri mesin dan perlengkapan sudah manufaktur, pertumbuhannya 14,98 persen, tiga kali dari pertumbuhan ekonomi,” ujar Airlangga.


Berbicara masalah investasi, yang tertinggi saat ini pada sektor tersier seperti perbankan, perhotelan yang masih berada di angka 45 persen secara konsisten baik Penanam Modal Asing (PMA) maupun Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN). Kita memiliki undang-undang penanaman modal, dimana tidak dibedakan antara PMA dan PMDN, karena yang terpenting dari suatu sektor industri yakni kepemilikan aset, tenaga kerja dan bangunan/gedung yang dibangun di Indonesia. “Bagi industri yang paling penting adalah asetnya di Indonesia, dan yang memiliki saham terbesar itu ya republik, 30 persen pajak.  Yang pertama dapat kan pajak, pajak dibagi sebelum deviden, jadi industri untuk mengcreate jobs dan pemerintah menerima devidennya dalam bentuk pajak,” jelasnya.