Roundtable Discussion Peranan BUMN Dalam Meningkatkan Kesejahtraan Rakyat
Wednesday, 18 July 2007

Roundtable Discussion Peranan BUMN Dalam Meningkatkan Kesejahtraan Rakyat

 Image Gubernur Lemhannas RI, Prof DR. Muladi, SH membuka acara Roundtable Discussion tentang Kajian Peranan BUMN dalam ranka meningkatkan kesejahteraan rakyat pada hari Senin tanggal 29 Mei  2007 pukul 09.00 WIB bertempat Ruang Nusantara Lemhannas RI yang dihadiri oleh Wagub, Sektama, Para Deputi dan undangan, sebagai pembicara adalah DR. Ir. M. Said Didu, DR. Syarifuddin Budiningharto, SU, Ir. Teddy Setiadi, DR. Faisal Basri, Ir. Timotius D. Harsono  sebagai penanggap adalah   Drs. Mohammad Hatta, DR. Roesita S. Noer, MA, Drs. Andrinof Chaniago, M.Si, dan  Staf Ahli Lemhannas RI.

Dalam Keynote speech Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa Keberadaan BUMN tidak terlepas dari peninggalan sejarah, yaitu ketika akhir dasawarsa 1950-an yakni setelah Indonesia merdeka, semua perusahaan Belanda dan beberapa perusahaan asing lainnya dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Dengan demikian negara memiliki beberapa perusahaan yang berasal dari pengambil alihan tersebut dan bergerak hampir di seluruh bidang ekonomi, seperti De Javashe Bank kemudian menjadi Bank Sentral dengan nama Bank Indonesia. Diantara sekian banyak perusahaan yang diambil tersebut, terdapat pula perusahaan mebel, percetakan, toko buku dan perusahaan tersebut sekarang sudah terjual.   Dalam perkembangannya  terdapat beberapa perusahaan yang bergerak diberbagai
bidang usaha yang didirikan oleh negara antara lain Pertamina, Permias, Garuda, Kerakatau Steel, Dirgantara Indonesia, Indosat, Telkom, Balai Pustaka dan lain sebagainya  jumlah BUMN saat ini sebanyak 134 perusahaan, jika dilihat dari indikator kinerja BUMN, Peningkatan yang ada dirasakan belum mantap dan belum berkesinambungan.
 
Sebagaimana dimaklumi bahwa tujuan utama dari keberadaan BUMN bukanlah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi merupakan bagian dari pengabdian kepada rakyat. Oleh karena itu kondisi yang kadang-kadang harus merugi karena mengemban misi-misi tertentu dari pemerintah untuk kesejahteraan rakyat merupakan pilihan yang tidak terelakkan sayangnya hal ini terabaikan oleh beberapa BUMN, menindak lanjuti hal tersebut sangat diharapkan adanya pendapat ataupun masukan dari peserta Roundtable discussion sebagai bentuk kontribusi dalam menajamkan dan menyempurnakan naskah kajian Lemhannas RI tentang Peranan Badan Usaha Milik Negara Dalam Meningkatkan  Kesejahteraan Rakyat. (hms)