Gubernur Lemhannas RI mengucapkan selamat Kepada para peserta Pemantapan Wawasan Kebangsaan diikuti oleh Seluruh pejabat teras Lemhannas RI (Senin, 14 Juli 2008)         

        Senin 14 Juli 2008 bertempat di Gedung Dwi Warna Purwa, Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, S.H. membuka Acara Kegiatan Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi Unsur Pimpinan, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) se Indonesia, dengan jumlah peserta sebanyak 61 orang.    Pada Acara Pembukaan tersebut dihadiri oleh Wagub Lemhannas RI Marsdya TNI DR. Rio Mendung Thalieb,  M.Sc, PhD., Sektama Lemhannas RI DR. Ardi Partadinata,M.H, M.Si, Deputi Bidang Pendidikan Tingkat Nasional Mayjen TNI I Putu Sastra Wingarta, Deputi Pengkajian Irjen Pol. Drs. Sunarko, D.A,  para Tenaga Pengajar, Pengkaji dan Profesional Lemhannas RI.

    Pada kata sambutannya Gubernur Lemhannas RI mengatakan bahwa salah satu upaya mewujudkan Good Governance, adalah terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan kegitan pemerintahan, terwujudnya tata kelola keuangan negara yang baik bukan hanya kepentingan pemerintah, tetapi juga menjadi kepentingan semua pihak, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengelolaan keuangan negara.   Hal ini juga turut serta menimbulkan citra yang baik bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab.

     Gubernur Lemhannas mengatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) berdasarkan opini BPK, menunjukkan hanya 12 Entitas atau 14% dari 85 Entitas pemerintah (Departemen dan Non Departemen) di tingkat pusat dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 2 Entitas atau 2,35 %  WTP tanpa Penjelasan, 33 Entitas atau 39% yang Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan sisanya 37 Entitas atau 43 % dengan opini Disclaimer, serta 1 Entitas atau 1,18 % Tidak Wajar.  Lemhannas RI sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), memperoleh kualifikasi opini WTP dan tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2006) dengan opini WDP, ini berarti terjadi peningkatan/perbaikan dalam kegiatan tata kelola keuangan negara di Lemhannas RI sebagai hasil dari suatu perjuangan yang sangat berat dan teliti.

  Sedangkan di tingkat daerah, Gubernur Lemhannas RI mengatakan bahwa dari 362 Pemerintahan Daerah yang diperiksa BPK, hanya 3 Pemda atau 1% yang mendapatkan opini WTP.  Sebanyak 282 Pemda atau 79 % dengan opini WDP, 58 Pemda atau 15 % dengan opini Disclaimer, serta 19 Pemda atau 5 % dengan opini Tidak Wajar.

   Gubernur Lemhannas RI mengatakan bahwa dalam posisi yang demikian, para anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan pejabat Eselon II pada jajaran Pemerintahan Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), pada dasarnya merupakan sub-sistem nasional disamping harus menjunjung tinggi asas-asas umum pemerintahan yang baik juga harus memiliki kesadaran dan komitmen yang kuat terhadap konsepsi nasional, berupa 4 Konsensus dasar bangsa Indonesia yakni Pancasila, UUD 1945, Asas Bhineka Tunggal Ika dan asas NKRI. Sebagai wujud nyata dalam mempertahankan NKRI, juga senantiasa berupaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem, baik sistem fisik (kerjasama secara terpadu dari pelbagai sub-sistem untuk mencapai tujuan) maupun sebagai sistem abstrak (Kesatuan) yang meliputi karakter, pandangan, nilai, perilaku dan filosofi.

    Pada akhir kata sambutannya Gubernur Lemhannas RI berpesan kepada para peserta Pemantapan Wawasan Kebangsaan, agar kesempatan yang baik ini dapat dimanfaatkan, termasuk bertukar pengalaman dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan daerah masing-masing tanpa melupakan bahwa daerah merupakan sub-sistem nasional baik structural maupun fungsional.  Selanjutnya Gubernur Lemhannas RI berharap kepada seluruh peserta kegiatan Pemantapan Wawasan Kebangsaan untuk dapat mendayagunakan kesempatan ini, dengan mengikuti kegiatan secara cermat sesuai dengan alokasi waktu yang ada.  Sehingga dapat memperoleh manfaat secara optimal sebagai upaya memantapkan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

   Acara pembukaan kegitan Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi unsur pimpinan, anggota DPRD dan pejabat Eselon II Pemerintahan Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) se Indonesia ini berlangsung tertib dan lancar.  (Humas & Telematika)