Selasa, 9 Maret 2010,  Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Muladi, S.H. membuka Forum Konsolidasi Pimpinan pemerintahan Daerah Bupati, Walikota, dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota Angkatan III di Gedung Dwiwarna Purwa Lemhannas RI.  Forum Konsolidasi kali ini dikuti oleh 48 orang peserta, terdiri atas 17 orang Bupati, 2 orang Wakil Bupati, 4 orang Walikota, 2 orang Wakil Wali Kota, 17 orang Ketua DPRD Kabupaten, dan 6 orang Ketua DPRD Kota.  Dalam kata sambutannya Gubernur Lemhannas RI mengatakan bahwa pendidikan di Lemhannas RI pada dasarnya merupakan jawaban atas tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik nasional, regional, maupun internasional yang mengharuskan adanya integrasi dan kerjasama yang mantap serta dinamis antar pimpinan daerah dan pusat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.  Sebagai implementasi salah satu tugas pokok Lemhannas RI, dalam menyiapkan dan memantapkan pimpinan tingkat nasional dan daerah, untuk itulah diselenggarakan suatu Forum Konsolidasi Pimpinan Pemerintahan Daerah Bupati, Walikota, dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota, yang sekarang telah memasuki Angkatan III.

      Sebagai lembaga pendidikan pimpinan tingkat nasional, Lemhannas RI terpanggil untuk memantapkan para pimpinan pemerintahan daerah, khususnya  bagi para Bupati, Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota agar memiliki keunggulan komparatif dan menguasai keunggulan kompetitif serta memiliki kemampuan strategis dalam mengantisipasi dan mengatasi krisis dalam negeri di daerah,  ancaman regional maupun internasional secara utuh, menyeluruh dan terpadu berdasarkan Konstitusi, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional dalam rangka pembangunan daerah. 

       Selanjutnya Gubernur mengatakan bahwa Lemhannas RI  tetap peduli dan konsisten dalam mengikuti berbagai perkembangan, termasuk perkembangan politik, serta  melaksanakan pengkajian aktual di berbagai bidang kehidupan, namun tidak akan masuk dalam wilayah politik praktis.

      Forum Konsolidasi (Forkon), yang akan berlangsung selama 6 minggu ini, dirancang dalam kurikulum yang bermuara pada peningkat-an bobot kualitas para pimpinan untuk memiliki tingkat standar yang lebih tangguh.

      Dalam era globalisasi dewasa ini, bangsa Indonesia memerlukan pemimpin yang memiliki  Wawasan Kebangsaan dalam perspektif Ketahanan Nasional yang tangguh, sehingga mampu menghadapi tantangan dan ancaman komprehensif baik  dari dalam negeri maupun luar negeri yang membahayakan negara   maupun umat manusia atau perpaduan antara keduanya (hybrid).

      Forum konsolidasi ini sangat memerlukan pemikiran-pemikiran jernih para peserta untuk dapat memecahkan segala permasalahan di daerah terutama yang termasuk dalam kategori prioritas pembangunan.  Dalam pembangunan yang bersifat sektoral dan kedaerahan tersebut jangan sampai melupakan tugas mulia kita bersama, yakni harus mempertahankan dan meng-utamakan Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Sesanti Bhineka Tunggal Ika sebagai perekat bangsa dan negara.

      Salah satu refleksi dari komitmen ini, bahwa sesuai dengan RPJM 2010 – 2014, maka perlu diperkuat sinergi Pusat – Daerah dan antar Daerah dalam perencanaan kebijakan kerangka regulasi, kerangka anggaran, kerangka kelembagaan dan kerangka  pengembangan wilayah.

      Gubernur Lemhannas RI juga mengatakan bahwa visi pembangunan nasional yang digariskan sangat jelas yaitu Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.  Sejahtera dalam bentuk memperkuat triple track strategy serta pembangunan yang bersifat inklusif dan berkeadilan demokratis dengan memantapkan konsolidasi demokrasi dan berkeadilan serta memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi maupun pengurangan kesenjangan sosial.

      Dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang dihadapkan pada kuatnya pengaruh globalisasi, diperlukan suatu kondisi Ketahanan Nasional yang mantap. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan adanya usaha pemahaman dan penghayatan Wawasan Nusantara sebagai rambu-rambu penentuan arah dan konsepsi Ketahanan Nasional sebagai penentu lingkup, volume dan intensitas pembangunan di daerah dalam kerangka Pembangunan Nasional secara bulat dan utuh.

      Doktrin Ketahanan Nasional akan menyadarkan kita bahwa integrasi nasional baik struktural maupun kultural, atas dasar wawasan nusantara saja tidak akan cukup namun juga mesti diperlukan peningkatan daya saing dengan memperkuat elemen-elemen Ketahanan Nasional yang dapat membangkitkan dan membangun kemampuan dalam mengembangkan diri, yaitu berupa kemampuan untuk bangkit dari setiap krisis, menyesuaikan diri dengan positif dan memprediksi secara terukur apa yang akan terjadi di masa depan.  Inilah sebenarnya yang dinamakan ke- mampuan daya saing (competitive advantage) baik di tingkat pusat maupun daerah. 

      Untuk itulah dibutuhkan kepemimpinan yang kuat (Strong Leadership) yang dapat mendayagunakan kemampuan Manager dan Leader, memadukan antara Hard Power yang tegas dan Soft Power melalui  pendekatan dan kooptasi budaya serta efisiensi dan efektivitas.  Di samping itu juga harus memiliki moralitas dan akuntabilitas individual, sosial, kenegaraan dan global. (Humas & Telematika).