EXECUTIVE SUMMARY

PENGUATAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA DI ERA PENERAPAN SISTEM MULTI PARTAI GUNA MEMANTAPKAN SINERGITAS ANTARA LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF UNTUK PERCEPATAN PROSES PEMBANGUNAN NASIONAL

    Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan gerakan reformasi adalah berkembangnya kesadaran bahwa persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia bukan semata-mata persoalan orang atau siapa yang berkuasa, melainkan persoalan sistem. Sejarah politik menunjukkan bahwa pada masa berlakunya UUD 1945 sebelum perubahan selalu muncul pemerintahan otoriter karena setiap penguasa selalu mengakumulasikan kekuasaannya dengan menggunakan celah yang terkandung dalam UUD 1945. Oleh karena itu gerakan reformasi tidak sekedar bertujuan mengganti orang yang berkuasa, tetapi mengubah sistem yang dijalankan agar lebih demokratis dengan menutup celah-celah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu agenda yang menjadi tema bangsa adalah perubahan UUD 1945 untuk memperbaiki sistem politik dan ketatanegaraan agar lebih demokratis. Agenda yang menguat untuk segera diperbaiki adalah sistem pemerintahan yang executif heavy dengan kewenangan yang terlalu besar kepada Presiden. Hal itu menyebabkan sebelum orde reformasi tidak adanya sistem dan mekanisme checks and balances. Dapat dilihat dari besarnya dominasi Eksekutif sampai kepada pembuatan Undang-Undang yang merupakan domain Legislatif, baik dalam tahap proses inisiatif, maupun pengesahan. Itulah sebabnya ketika reformasi membuka peluang bagi dilakukannya perubahan UUD 1945, maka suara masyarakat yang mengemuka adalah memasukkan sistem checks and balances antara Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.